“Kalau kami sebetulnya sudah mengawasi langsung prosesnya mulai jobfit dan terakhir mengawal sejauhmana perkembangan, dengan mengundang Baperjakat. Hasil tim penguji, berkasnya sudah dikirim ke Jakarta ke Komisi ASN, Kemenpam RB, BKN juga Depdagri. sementara ini rekomendasi belum keluar,” kata Ate menceritakan.
Adapun disinggung informasi yang berkembang saat ini, Ate enggan berkomentar. Namun, kalau pun itu terjadi baiknya para aparatur tidak terganggu konsentrasinya dalam bertugas.
“Sistem merit kita kan sudah menuju baik dari sisi kepegawaian. Skoringnya terus naik. Artinya kalau ada ketidakpuasan kaitan hasil evaluasi, itu bisa digugat atau diklarifikasi dan pertanyakan, sistemnya buka saja. Jadi selagi itu isu, ASN kerja saja,” tegas mantan birokrat di Kementerian PUPR tersebut.
Baca Juga:Resimen Mahasiswa Unsil Dampingi Pengembangan UMKM di Setiajaya Cibeureum Kota TasikmalayaSoal Sweeping yang Melibatkan Ormas, Polisi Dianggap Hanya Beretorika
Selain itu, lanjut Ate, para ASN tentunya sudah menyepakati fakta integritas ketika mengemban amanah sebagai abdi negara. Menyetujui dan siap ditempatkan dimana saja. “Jadi memang ada stigma lama yang masih melekat di benak kita, bahwasanya urusan geser pejabat seperti zaman dulu. Sekarang kan sudah sistemik, kita ikuti saja kalau ada yang tidak puas dibuka saja seperti apa dalam databasenya,” hemat dia.
Anggota Komisi I DPRD Kota Tasikmalaya, H Ajat Sudrajat menuturkan hal serupa. Pihaknya berencana menemui Pj wali kota untuk membahas persoalan kepegawaian ini. Ketua Fraksi PPP itu membenarkan rencana pertemuan akan dilakukan hari ini di kantor wali kota.
“Jadi ini kan di luar sudah berkembang luas wacana seperti apa. kita harmonisasikan dan dengarkan penjelasannya langsung dari pj wali kota. Hanya, karena jadwalnya padat kita akan silaturahmi ke bale kota besok,” jelas dia. (*)