AKSI DI BANJAR
Di Kota Banjar, puluhan aktivis dari berbagai organisasi kemahasiswaan berunjuk rasa ke gedung DPRD, kantor wali kota serta Mapolres Banjar.
Mereka tergabung dalam kelompok Cipayung Plus, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kota Banjar, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) dan Badan Eksekutif Mahasiwa (BEM) se-Kota Banjar.
Ketua HMI Komisariat Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putra Kota Banjar Rio Julian mengatakan aksi ini mengusung tema Demokrasi Telah Mati. ”Ada sepuluh tuntutan yang kami sampaikan dalam aksi ini,” kata Rio, Senin (11/4/2022).
Baca Juga:Presiden Harus Hentikan Penderitaan RakyatKaget Sudah Terdata Vaksin Booster
Tuntutan itu di antaranya mengecam kebijakan pemerintah dalam menaikan harga BBM. Kedua, meminta Presiden proaktif dalam berbagai kebijakan yang dilakukan oleh para menteri kabinet kerja Indonesia Maju.
Ketiga, menolak wacana penundaan pemilu dan perpanjangan periodisasi presiden. Keempat, meminta kapolri mengevaluasi protap pengendalian massa dan menindak tegas oknum petugas kepolisian yang melakukan kekerasan dan tindak represif terhadap mahasiswa.
Kelima, menuntut Presiden Joko Widodo melalui Menteri Perdagangan segera menyelesaikan polemik naiknya harga minyak goreng. Keenam, menuntut presiden dan kabinet Indonesia Maju menyelesaikan persoalan lahan dan tanah yang menyangkut reforma agraria demi kesejahteraan petani, buruh dan rakyat.
”Selanjutnya poin ketujuh merupakan persoalan di daerah yakni kami meminta Wali Kota Banjar untuk segera mengimplementasikan Perda Kepemudaan No. 1 Tahun 2020 untuk dilanjutkan menjadi peraturan kepala daerah atau peraturan wali kota,” katanya.
Poin kedelapan, yakni pihaknya meminta Wali Kota Banjar selaku Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 segera mengevaluasi dugaan manipulasi data vaksinasi. ”Sembilan, kami meminta pertanggungjawaban kepada pihak Polres Banjar mengenai dugaan pemalsuan data vaksin di Kota Banjar.
Terakhir apabila tuntutan kami tidak ditindaklanjuti sebagaimana mestinya, maka kami akan datang kembali untuk menuntut kepada pihak-pihak yang terkait,” ujarnya.
Menanggapi itu, Ketua DPRD Banjar Dadang R Kalyubi mengatakan DPRD merupakan rumah rakyat. Dengan demikian, pihaknya akan menyampaikan aspirasi mahasiswa ke pemerintah pusat.
Baca Juga:Ngabuburit Sambil Swafoto di NusawiruMinyak Goreng Masih Langka
Sementara untuk daerah, pihaknya mendorong agar persoalan-persoalan di daerah tidak menjadi permasalahan. ”Saya sangat berterima kasih kepada mahasiswa ini mewakili rakyat. Beberapa persoalan merupakan kebijakan pusat, tapi kedatangan ini menjadi kekuatan kami untuk mengawal ke pusat. Menuntut persoalan daerah,” kata Dadang. (isr/cep)