TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Pembangunan Rumah Sakit Dewi Sartika di Kecamatan Kawalu yang sempat tersendat karena masalah anggaran akan kembali dilanjutkan.
Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya H Ivan Dicksan Hasanudin mengatakan tahun ini pemerintah akan kembali melanjutkan sejumlah pembangunan yang tertunda itu.
Pemerintah kini punya alokasi anggaran untuk menyelesaikan progres pembangunan Rumah Sakit Dewi Sartika yang bersumber dari belanja wajib Dana Alokasi Umum (DAU).
Baca Juga:Pindah Lapak, PKL Dadaha Diwajibkan Punya Sertifikat HalalTampil dengan Wajah Baru, Alun-Alun Kabupaten Ciamis Kini Punya Banyak Sarana Bermain Anak
“Salah satunya kita fokuskan ke penyelesaian RS Dewi Sartika untuk pelayanan kesehatan. Ditargetkan tahun depan sudah bisa beroperasi,” kata Ivan, Rabu (20/9/2023).
Saat ini, kata dia, belanja wajib dari DAU hampir mencapai Rp 195 miliar yang terdiri dari bidang pendidikan, kesehatan, gaji PPPK, infrastruktur kelurahan dan lainnya.
Sementara untuk pembangunan RS Tipe D Purbaratu, belum ada kelanjutan untuk penganggarannya.
Alasannya penyelesaian rumah sakit itu memerlukan anggaran yang lebih besar dibanding RS Dewi Sartika.
“Apalagi, progresnya masih jauh dengan perkiraan biaya di atas Rp 10 miliar, ditambah harus merelokasi Puskesmas,” tuturnya.
Sejauh ini, kata dia, Pemkot baru membahas usulan pembebasan lahannya untuk relokasi Puskesmas.
Jika bisa dianggarkan di 2024 nanti, bakal ada uji kelayakan dan lain sebagainya dalam merealisasikan upaya tersebut.
Baca Juga:Distribusikan Bantuan, Wakil Bupati Ciamis Berharap Kualitas Stok Beras Bulog Memenuhi StandarKucing Liar Mati Mendadak, Dinas Peternakan dan Perikanan Ciamis Langsung Bergerak
“Mudah-mudahan saja bisa terealisasi untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di Kota Tasikmalaya,” kata dia.
Sekretaris Komisi III DPRD Kota Tasikmalaya H Wahid mendorong sejumlah sarana publik pun gedung pemerintah yang dinilai urjen untuk segera dituntaskan.
Supaya bisa didorong secara proaktif oleh dinas-dinas terkait.
“Disamping kami juga di legislatif sudah tentu mendorong secara politis. Apalagi kaitan yang menyangkut layanan kesehatan dan layanan lain yang dibutuhkan masyarakat,” harapnya.(igi)
Baca berita dan artikel lainnya di Google News