Dia menambahkan, lembaganya mendorong supaya terbangun komunikasi antara penyelenggara pemerintahan dan masyarakat supaya menuntaskan pengaduan-pengaduan yang terjadi. Sebab, bakal mengerikan ketika situasi digital ini pemkot sebagai penyelenggara tidak menampung harapan atau masukan publik, dan malah menyalurkannya ke kanal lain.
“Pemkot yang harus tampung duluan, contoh dalam diskusi ini soal pengambilan ijazah, regulasi dan mekanisme sudah lengkap tetap saja terjadi kendala di lapangan. Kemudian soal KIP yang dinilai kurang transparan dan persoalan lain sebagainya,” keluh Dan.
Koordinator RW Kelurahan Margabakti Kecamatan Cibeureum Muhtar Gozali mengakui setiap pemerintah menyalurkan bantuan sosial mesti dihujani pertanyaan warga. Diskursus semacam itu, jadi wawasan bagi mereka dalam mencari kejelasan akan kendala yang dihadapi RT/RW dalam pengurusan bansos bagi warga.
Baca Juga:Sikapi Penyesuaian BBM, Bupati Keluarkan EdaranSudah 10 Tahun Tak Diperbaiki
“Sebab, kita RT/RW kalau proseduralnya kan saat ada keluhan, mengadu ke lurah, di sana pun tidak ada solusi dan kejelasan terkadang. Ujungnya ke Dinsos dan berakhir dari dinas jawabannya tunggu saja. Kita di lapangan jadi bulan-bulanan warga yang tidak kebagian bantuan,” keluh dia.
Ketua SPRI Kota Tasikmalaya Popi Handayani menuturkan, selama ini pihaknya beserta para relawan di lapangan kerap menemukan persoalan pelayanan di berbagai urusan mendasar, kendala serius yang sejatinya bisa ditangani dengan kebijakan atau will dari pemerintah. “Terutama urusan pendidikan dan akses ke layanan kesehatan. Tidak hanya itu kejelasan penerimaan bantuan termasuk adminduk masih kerap menemukan ragam kendala dan keluhan,” kata dia.
Pihaknya berinisiatif menggandeng sejumlah narasumber agar para relawan ketika memperjuangkan aspirasi atau keluhan warga bisa menempuh mekanisme dan jalur yang tepat. Supaya tidak meliar dan masuk kanal-kanal yang tidak produktif atau efektif dalam mencari solusi atas kendala yang dihadapi. “Supaya rekan-rekan relawan lebih terarah kami berinisiasi mengundang Ombudsman, perwakilan Fitra dan lain sebagainya agar membuka wawasan serta pemahaman dalam mendorong memperjuangkan apa yang dihadapi masyarakat,” harap Popi. (igi)
Belum berlangganan Epaper? Silakan klik Daftar!