Urusan manajemen pendidikan memang tidak secara langsung berdampak pada kondisi belajar mengajar di kelas. Namun ada risiko pembelajaran menjadi keluar dari track atau hal-hal yang berkaitan dengan kelalaian. “Efeknya tidak secara langsung, tapi siapa yang akan memastikan KBM berjalan secara maksimal kalau kepala sekolahnya ,” ucapnya.
Disinggung kondisinya berkas calon kepsek masih antre di Kemendagri yang membuat proses pelantikan butuh waktu lama, seharusnya Pemkot sudah punya ukuran. Ketika secara regulasi ada mekanisme tambahan, artinya harus diantisipasi dengan percepatan sejak awal. “Kalau sudah tahu prosesnya lebih panjang artinya harus lebih cepat dari awal, tapi sepertinya Pemkot tidak memperhitungkan itu alias lalai,” terangnya.
Ajang juga sepakat bahwa pendidikan merupakan sebuah hal yang perlu menjadi prioritas bagi pemerintah. Hal ini harus menjadi bahan evaluasi untuk meminimalisir kekosongan kursi jabatan khususnya di lembaga pendidikan. “Misal tahun depan ada yang pensiun, jangan menunggu masa jabatannya habis baru diproses untuk penggantinya,” tandasnya.(*)