Kemudian Perda Pengembangan Jabar Selatan di Jawa Barat Nomor 28 tahun 2010 berbicara tentang Jabar Selatan. Kemarin menginisiasi agar ada Ranperda tentang pembangunan Tasik Selatan. “Karena cantolannya jelas ada Perpres, ada Perda Jabar, tinggal pemerintahan kabupaten itu membuat Perda tentang Pembangunan atau Akseslerasi Pembangunan Wilayah Tasik Selatan,” ucap dia.
“Hal itu agar regulasi ini untuk membuat bergaining anggaran program untuk pengembangan wilayah Jabar Selatan dan Tasik Selatan,” ucapnya.
Saat ini, kata dia, terkait progres Tasik Selatan sudah sampai ke Mendagri usulan dari Provinsi Jawa Barat, tinggal menunggu political will dari pemerintahan pusat terhadap dibukanya moratorium pemekaran. “Tapi tergantung Provinsi Jawa Barat juga, karena ini urusannya goverment to goverment artinya Provinsi Jawa Barat ini bagaimana bisa meyakinkan pemerintah pusat bahwa pemekaran yang diusulkna oleh Provinsi Jawa Barat yang 6 wilayah itu betul-betul merupakan kebutuhan yang memang objektif dan bukan dorongan politik,” ujarnya kepada Radar, Minggu (28/8/2022).
Baca Juga:Budi Daya Udang Vaname PotensialIKPM Gontor Kuatkan Persatuan Lewat Touring
Asep mengatakan, dari dulu juga moratorium ketika setelah SBY ini kan ditutup untuk pemekaran itu. Sekarang tinggal bola panasnya ada di Senayan. “Saya harap dewan yang di pusat dari dapil XII Kota Tasik, Kabupaten Tasik, Kabupaten Garut ini serius mengawal dan meyakinkan pemerintahan pusat bahwa pemekaran ini memang merupakan kebutuhan yang sudah lama sebetulnya direncanakan oleh Pemerintah Jawa Barat,” ucap dia. (obi)
Belum berlangganan Epaper? Silakan klik Daftar!