Hasil dari pertemuan di Jakarta, kata Any, tidak akan ada PHK masal terhadap tenaga honor di seluruh Indonesia. Bahkan asosiasi bupati dan gubernur sepakat untuk menuntaskan persoalan honorer.
“Asalkan jangan dijadikan ajang politik, kan minimal ingin tuntas, mau persidenya siapa. Kami tidak mau di-alung boyong (dijadikan mainan, red) urusan politik. Semoga semua honorer tuntas diangkat P3K,” tuntasnya.
Terpisah, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Ciamis Ai Rusli Suargi S STP MSi belum memberikan jawaban saat dihubungi Radar, tadi malam. (isr)