TASIK, RADSIK – Kabid Partisipasi Pembangunan Daerah (PPD) HMI Cabang Tasikmalaya Solahudin Maulana Sidik mengaku miris melihat kondisi bangunan sekolah dasar di Kabupaten Tasikmalaya yang masih luput dari perhatian pemerintah.
Kata dia, salah satunya menilai jika melihat kondisi SDN Sinagar Desa Sindangasih Kecamatan Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya sangat mengkhawatirkan. Pasalnya para siswa yang harus belajar dibangunan darurat terbuat dari kayu dan bilah-bilah bambu. “Pendidikan yang menjadi jantung dari perkembangan suatu daerah ini tidak bisa dianggap sepele, apalagi undang-undang mengamanatkan 20% dari anggaran pusat maupun daerah,” kata dia kepada Radar, Rabu (12/10/2022).
[membersonly display=”Baca selengkapnya, khusus pelanggan Epaper silakan klik” linkto=”https://radartasik.id/in” linktext=”Login”]
Baca Juga:Tantangan Pemilu 2024Baru Dipantau, Belum Diperbaiki
Kata dia, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya harus melek akan kondisi yang sangat menghawatirkan itu. Selama lima tahun bukan lah waktu yang sebentar, mereka harus bertahan dengan kondisi keterbatasan fasilitas belajar. “Bupati Tsikmalaya dengan janji politiknya untuk mengembangkan SDM itu harus diejawantahkan dengan program-program yang nyata terkhusus pendidikan, jangan sampai bupati dan Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya tutup mata begitu saja,” ujar dia.
“Ini menjadi pekerjaan rumah besar yang harus segera dibereskan guna memperbaiki kualitas SDM dan mecerdasan kehidupan bangsa. Di samping itu pemerintah harus malu dengan solusi warga setempat yang membangun kelas darurat dari bambu,” kata dia, menambahkan.
Lanjut dia, warga yang membangun kelas darurat ini merupakan bentuk sindiran kepada pemerintah yang belum ada tanggapan dan solusi yang tepat. Swadaya masyarakat yang sangat antusias itu perlu diapresiasi, pemerintah harus segera bergerak bukan hanya menjadi penonton di tengah kegelisahan masyarakat.
“Saya menyarankan pemerintah harus segera menganggarkan untuk membangun fasilitas pendidikan itu, dengan prioritas anggaran yang harus sesuai dengan kondisi dan harapan masyarakat agara hadirnya pemerintah tidak hanya sebatas formalitas dalam menggugurkan kewajibannya saja tanpa ada output yang jelas,” kata dia menegaskan. (obi)
[/membersonly]
Belum berlangganan Epaper? Silakan klik Daftar!