Dishub Pasang Rambu Larangan Parkir di Jalan Cihideung, Ketua KNPI : Pajangan Baru

TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID –  Ketua KNPI Kota Tasikmalaya menganggap pemasangan rambu larangan parkir di Jalan Cihideung tidak akan efektif jika tanpa ada penertiban secara langsung.

Siang kemarin, Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya memasang rambu parkir di Jalan Cihideung. Sebagaimana konsekuensi dari pembangunan pedestrian, jalan tersebut sudah tidak boleh jadi tempat parkir.

Kepala UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya Uen Haeruman mengatakan pihaknya sudah memasang rambu parkir secara permanen. Hal itu sebagai tanda untuk para pengendara agar tidak parkir di jalur tersebut. “Kita pasang tiga titik, pas masuk ke Cihideung, di tengah dan sebelum ujung jalan Cihideung,” tuturnya.

Baca juga : Katanya Dishub Sudah Kerja, Tapi di Cihideung Masih Banyak Motor Parkir

Sementara itu, Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Tasikmalaya Opik Taufik Rahman mengatakan pemasangan rambu. Namun melihat karakter masyarakat, menurutnya tidak cukup sampai di situ saja. “Tahu sendiri masyarakat kita belum begitu tertib masalah parkir,” ujarnya.

Maka dari itu perlu juga ada upaya penertiban kepada para pengendara yang memarkirkan sepeda motor di Jalan Cihideung. Karena tanpa hal tersebut, maka sebesar apapun rambu yang terpasasng tidak akan begitu berdampak. “Kalau tidak ada penertiban, ya sebatas jadi pajangan baru saja,” ucapnya.

Ketika UPTD Pengelola Parkir tidak punya kewenangan untuk melakukan penindakan, menurutnya bisa berkoordinasi dengan Satpol PP. Jangan menunjukkan kelemahan karena tidak punya kewenangan. “Kan semangat kolaborasi, tinggal kolaborasi dengan Satpol PP,” ujarnya.

Baca juga : Mau Heran Tapi Ini Kota Tasikmalaya, Sudah Di larang Tetap Parkir di Cihideung,

Opik pun mengatakan Satpol PP jangan hanya terfokus di PKL saja dalam menjaga ketertiban di Cihideung. Karena pada dasarnya parkir sembarangan pun merupakan gangguan ketertiban umum. “Kecuali kalau pemerintah memang menganggap parkir di Jalan Cihideung itu sejalan dengan ketertiban umum, kalau begitu ya biarkan,” ucapnya.

Mengingat Dinas Perhubungan akan berkolaborasi dengan Polisi Lalu Lintas, hal itu dia sepakati juga. Karena secara perlahan hal itu bisa memberikan efek jera dan perhatian untuk pengendara lain. “Tapi kan kurang baik jika Dishub kolaborasi dengan kepolisian, tapi tidak melibatkan Satpol PP,” katanya.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

6 komentar

  1. Bagus pakai larangan tdk boleh parkir seberangan di jl cihideung karena menganggu jalanan umum dan Dishup dan Satpol PP juga harus Tegas sesuai tata tertib Kota Tasikmalaya biar Jl Cihideung Enak Dilihat oleh Masyarakat Tasikmalaya serta dari luar kota senang lihat kota RAPIH dan BERSIH…. juga harus kaya mantan bupati Kang Dedi Mulyadi dan mantan wali kota surabaya Ibu Risma yg tegas karena yg di pakai punya negara ya sama PJ WALI KOTA TASIKMALAYA HARUS BERANI YA

  2. Warga Tasik itu butuh ketegasan, biar terbiasa dengan kedisiplinan dimana boleh berjualan dimana harus berjalan, dimana harus parkir, dimana harus buang sampah butuh ketegasan dalam mewujudkan kebaikan kedisiplinan

  3. Pemerintah kota Tasik itu terlalu lembek padahal aturan sudah ada, tapi pelaksanaanya seperti ada rasa takut dengan kelompok padahal kota punya aparat dari mulai polisi TNI satpol PP bisa di kerahkan untuk menjalankan kedisiplinan warga Tasikmalaya yang masih terbiasa dengan kebiasaan buruknya, Tasik sudah harus maju makanya aturan tegakkan, ormas LSM preman jangan di jadikan hambatan untuk kemajuan kota tasikmalaya

  4. Miris Tasik itu lambat untuk maju kalau kayak gini terus, pembangunan yang asal asalan cepat rusak mulai dari trotoar yang tak bertahan lama, trotoar yang mudah di naikin mobil kendaraan untuk parkir lucu, pembangunan yang asal jadi tak memikirkan awetkah, bermanfaat dan bagi pejalan kaki, ujung ujungnya di pake jualan lagi jualan lagi

    1. Sebenernya bisa tertib,tasik krna bnyk yg bermain oknum2 di jln bukan ga mampu di tertibkan kalau di bangun untuk destinasi wisata hrsnya bisa tertib,sayang anggaran mending ksh amal buat orang yg kekurangan.