“Untuk itu, harapannya sebaiknya pemerintah kembali mempertimbangkan dan membatalkan kenaikan BBM bersubsidi yang sudah terjadi ini. Pemerintah sebaiknya mencabut keputusan kenaikan harga BBM bersubsidi ini,” katanya.
Sebelumnya, penolakan kenaikan harga BBM juga dilakukan sejumlah mahasiswa baru-baru ini. Mereka melakukan aksi unjuk rasa di kantor DPRD dan Kantor Wali Kota Banjar. Mereka menuntut beberapa poin. Pertama terkait penolakan kenaikan BBM yang telah diresmikan Presiden Jokowi pada 3 September 2022 lalu. Kemudian terkait kelanjutan Peraturan Daerah terkait Kepemudaan. Terakhir mereka pun mendesak Polres Banjar agar mengusut tuntas dugaan kasus pekerja fiktif yang terjadi di Rumah Sakit Asih Husada, Kecamatan Langensari. (cep)
Belum berlangganan Epaper? Silakan klik Daftar!