Akhirnya, Tim Penataan Cihideung Angkat Bicara

TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Ketua Tim Penataan Jalan Cihideung Kota Tasikmalaya H Tedi Setiadi angkat bicara terkait belum rampungnya konsep dan regulasi penataan pedestrian, pihaknya mengalami satu kendala yang sulit terpecahkan.

Pantauan Radar, ada sedikit perubahan di kawasan pedestrian Jalan Cihideung. Di mana hampir semua tenda berjajar satu baris menempel di jalur trotoar, tidak acak-acakan seperti sebelumnya.

Kendati demikian, masih ada saja beberapa pedagang tetap memasang tenda di sisi berlawanan. Termasuk banyak sepeda motor masih banyak terparkir di jalur lintasan kendaraan.

Baca juga : Soal Penataan Cihideung, Ketua Komisi II DPRD Bilang Begini

Ketua Tim Penataan H Tedi Setiadi mengatakan bahwa pihaknya terus berupaya merampungkan konsep penataan Jalan Cihideung. Namun kendala terakhir yakni soal desain penempatan untuk penempatan PKL. “Tinggal desain penataannya saja,” ujarnya.

Dari hasil rapat 4 Mei 2023 lalu, Pj Wali Kota Tasikmalaya Cheka Virgowansyah sudah menginstruksikan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR). Supaya bisa membuat desain penataan untuk PKL di Jalan Cihideung. “Sekarang sedang berperoses,” katanya.

Dia akui merancang desain penataan tersebut bukan hal mudah. Pasalnya tim harus menempatkan 231 PKL di Jalan Cihideung sekaligus menjaga nilai estetika pedestrian. “Selama ini, itulah yang menjadi kendala,” terangnya.

Baca juga : Simak Nih, Penjelasan PKL Cihideung Sampai Pasang Tenda

Meskipun. dia menekankan bahwa 231 PKL itu tidak semuanya menggunakan tenda. Karena sebagian pedagang tetap berjualan dengan menempel di toko-toko yang ada di Jalan Cihideung. “Jadi jangan membayangkan 231 tenda, karena sebagian berdagangnya di pinggir-pinggir,” terangnya.

Di samping itu, kata dia, pihaknya juga akan melakukan focus group discussion (FGD) mengenai penataan ini. Supaya ada masukan serta saran untuk konsep penataan pedestrian. “Nanti kita libatkan budayawannya, seniman, akademisi dan pihak-pihak terkait lainnya,” ujarnya.

Untuk waktunya, H Tedi belum bisa memastikan karena harus menyesuaikan jadwal dengan agenda pemerintah lainnya. Akan tetapi pihaknya berharap FGD itu bisa segera terlaksana untuk mempercepat rampungnya konsep penataan. “Pasti kami laksanakan, tapi kami masih mencari waktu yang tepat,” katanya.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

5 komentar

  1. Solusinya PKL tidak ada disitu, Carikan tempat yang sesuai bagi penempatan PKL bukan di pedestrian, Tasik cantik bebas PKL itu seharusnya, intinya tempat pejalan kaki bukan untuk PKL itu peraturan yang benar

    1. Betul sekali PKL tuh jgn dimanja atau takut sama PREMEN ya karena yg digunakan PKL ATAU YG NEMPEL KE TOKO ITU UDAH SALAH ATUR SERTA YG DIPAKAI PKL PUNYA NEGARA DAN UANG RAKYAT SEKALI LAGI HARUS KAYA MANTA BUPATI KANG DEDI MULYADI DAN IBU RISMA MANTA WALI KOTA SURABAYA MEREKA TEGAS SESUAI ATUR PEMERINTAH INI PJ WALIKOTA TASIK KAYA TAKUT DATANG KE CIHIDEUNG

      1. IYA PAK BETUL SEKALI, KAN PUNGSI TROTOAR ITU HANYA UNTUK MASAYARAKAT PEJALAN KAKI BUKAN UNTUK BERDAGANG, ENAK AJA TUH PKL, BAHKAN SAMA PKLNYA SENDIRI KALAU SUDAH BOSAN DITEMPAT ITU, TEMPATNYA SUKA DIJUAL KE ORANG LAIN YANG MAU JUALAN.
        COBA PAK DIATUR SDEMIKIAN RUPA AGAR TROTOAR TIDAK DIGUNAKAN OLEH PKL. RUDET YEUH ASA NU MANEHNA BAE

    2. Fasilitas umum itu haknya masyarakat bukan milik PKL .. apabila sdh membuat desain pedistrian ya fungsikan buat pedistrian .. tata kota perlu .. meningkatkan perekonomian jg penting .. cari solusi untuk relokasi PKL yg lebih tertata rapi .. tasik skrg bukan kota resik tapi kota semrawut .. semakin banyak PKL semakin sampah berserakan dimana2 .. kecuali PKL nya bisa menjaga kebersihan dan tertib sih gak masalah tp kayaknya pasti sulit diatur