PANGANDARAN, RADARTASIK.ID – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Pangandaran mengecam dugaan tindak kekerasan terhadap enam santri Pondok Pesantren Nurul Bayan, Kecamatan Cimerak. Kasus yang diduga melibatkan seorang oknum anggota TNI itu dinilai sebagai pelanggaran serius yang harus diproses secara hukum.
“Ini bukan sekadar persoalan teguran terhadap seseorang yang melakukan kesalahan. Ketika persoalan tersebut berkembang menjadi tindakan kekerasan, intimidasi, bahkan sampai mengarah pada upaya memasuki asrama putri, maka ini sudah menjadi persoalan serius yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum,” ujar Ketua Umum HMI Komisariat Pangandaran, Fajar Saripudin kepada Radar, Minggu (15/11/2026).
Peristiwa yang terjadi sekitar pukul 01.00 Kamis (12/11/2026) dini hari diduga tidak hanya tindak kekerasan, oknum aparat juga disebut mengintimidasi santri hingga memaksa salah seorang korban mengantarkannya masuk ke dalam kompleks pesantren, termasuk ke area asrama putri. Korban yang berada dalam tekanan dan ketakutan akhirnya menuruti permintaan tersebut.
Baca Juga:BREAKING NEWS! Gibran Resmi Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR RIKota Tasik Masuk 20 Besar Kota Terbaik Indonesia, Viman: Jadi Motivasi dan Evaluasi
“Kami menghormati institusi TNI sebagai bagian dari alat negara. Namun, penghormatan terhadap institusi tidak boleh membuat kita menutup mata terhadap tindakan individu yang melanggar hukum. Justru demi menjaga kehormatan institusi, setiap pelanggaran harus ditindak secara tegas dan transparan,” lanjutnya.
Ia juga meminta perlindungan terhadap lingkungan pesantren sebagai tempat santri menuntut ilmu dan beribadah. Menurutnya, pesantren harus menjadi ruang aman bagi para santri tanpa ancaman kekerasan yang dapat menimbulkan trauma.
Berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan, pelaku diduga melakukan tindakan tersebut dalam pengaruh minuman beralkohol. Aparat terkait dikabarkan telah mendatangi dan memeriksa lokasi penjualan minuman yang diduga berkaitan dengan kejadian itu.
Atas kejadian itu, HMI Komisariat Pangandaran menyampaikan tiga tuntutan. Pertama, mendesak aparat berwenang melakukan penyidikan dan penegakan hukum secara terbuka. Kedua, menjamin perlindungan bagi seluruh santri yang menjadi korban, termasuk pendampingan pemulihan psikologis. Ketiga, menjatuhkan sanksi tegas dan memastikan pertanggungjawaban hukum apabila dugaan pelanggaran terbukti.
“Kami tidak ingin persoalan ini hanya selesai karena situasi mulai mereda atau demi menjaga nama baik lembaga tertentu. Nama baik institusi justru harus dibangun melalui keberanian mengakui kesalahan, melakukan evaluasi, dan menegakkan hukum secara adil. Jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap hukum,” ujarnya.