TNI AD MINTA MAAF
TNI Angkatan Darat (AD) menyampaikan permohonan maaf atas dugaan penganiayaan terhadap sejumlah santri Pondok Pesantren Nurul Bayyan, Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran. Prajurit berinisial Serda HCB yang diduga terlibat dalam kejadian tersebut telah diserahkan ke Detasemen Polisi Militer (Denpom) Garut untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen TNI Donny Pramono mengatakan, satuan terkait telah mengambil langkah cepat setelah menerima laporan dugaan kekerasan yang dilakukan anggota Yonif TP 336/MS tersebut.
“Terkait adanya dugaan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh oknum anggota TNI dari Yonif TP 336/MS terhadap seorang santri Pondok Pesantren Nurul Bayyan di wilayah Pangandaran, dapat kami sampaikan bahwa satuan telah mengambil langkah cepat untuk menindaklanjuti kejadian tersebut,” ujar Donny kepada wartawan, Minggu (15/11/2026).
Baca Juga:BREAKING NEWS! Gibran Resmi Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR RIKota Tasik Masuk 20 Besar Kota Terbaik Indonesia, Viman: Jadi Motivasi dan Evaluasi
Dia menjelaskan, peristiwa tersebut terjadi pada Rabu (11/11/2026). Dua hari kemudian, tepatnya Kamis (12/11/2026), Serda HCB bersama pengasuh Pondok Pesantren Nurul Bayyan mendatangi Makodim 0625/Pangandaran untuk melaporkan kejadian tersebut.
“Pada Kamis, 12 November 2026, yang bersangkutan, Serda HCB, bersama Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Bayyan mendatangi Makodim 0625/Pangandaran untuk melaporkan kejadian tersebut. Laporan itu langsung ditindaklanjuti oleh satuan dengan melakukan pemeriksaan awal terhadap yang bersangkutan,” kata Donny.
Penanganan kemudian dilanjutkan melalui proses hukum militer. Pada Jumat (13/11/2026), Yonif TP 336/MS menyerahkan Serda HCB kepada Subdenpom III/2-4 Banjar.
“Selanjutnya, yang bersangkutan telah diserahkan ke Denpom Garut guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut,” ucap Donny.
Donny menegaskan, TNI AD tidak membenarkan segala bentuk kekerasan maupun pelanggaran hukum yang dilakukan prajurit. Jika terbukti bersalah, Serda HCB akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Kami menegaskan bahwa TNI AD tidak membenarkan dan tidak mentoleransi segala bentuk tindakan kekerasan maupun pelanggaran hukum yang dilakukan oleh prajurit. Apabila terbukti bersalah, yang bersangkutan akan diproses dan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” tutur Donny. (den/red)