CIAMIS, RADARTASIK.ID – Kejaksaan Negeri (Kejari) Ciamis tengah mengusut dugaan praktik mafia obat yang memanfaatkan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Melalui bidang Pidana Khusus (Pidsus), penyidik kini mendalami modus penyalahgunaan nama instansi pemerintah untuk memperoleh obat-obatan JKN dengan harga lebih murah dari perusahaan farmasi.
Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Ciamis, M Herris Priyadi SH MH mengatakan, kasus tersebut mencuat setelah penyidik menemukan dugaan penyalahgunaan nama instansi pemerintah di Kabupaten Ciamis dalam proses pemesanan obat kepada perusahaan farmasi.
“Praktik curang ini diduga merugikan negara dan mengganggu tata kelola program jaminan kesehatan yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat luas,“ katanya dalam keterangannya, Kamis (12/11/2026).
Baca Juga:BREAKING NEWS! Gibran Resmi Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR RIKota Tasik Masuk 20 Besar Kota Terbaik Indonesia, Viman: Jadi Motivasi dan Evaluasi
Herris menjelaskan, dugaan praktik tersebut berawal dari adanya perbedaan harga obat. Obat dalam program JKN umumnya ditawarkan dengan harga lebih rendah apabila pemesanannya menggunakan nama instansi pemerintah. Sementara itu, obat dengan harga normal diperuntukkan bagi masyarakat umum.
“Oknum yang tidak bertanggung jawab kemudian memanfaatkan celah ini dengan menyalahgunakan kewenangan. Mereka memesan obat-obatan program JKN menggunakan nama instansi pemerintah, namun obat tersebut tidak digunakan untuk kepentingan publik,“ ujarnya.
“Sebaliknya, obat-obatan itu diduga kuat digunakan untuk kepentingan pribadi atau dijual kembali untuk mengambil keuntungan,“tambahnya.
Saat ini, penanganan perkara tersebut masih berada pada tahap penyelidikan. Kejari Ciamis terus menelusuri dugaan penyalahgunaan mekanisme pengadaan obat JKN sekaligus mendalami pihak-pihak yang terlibat.
“Kami akan terus mengungkap jaringan mafia obat-obat JKN ini,“ujarnya.
Menurut Herris, kasus tersebut menjadi peringatan bahwa penyalahgunaan nama instansi pemerintah untuk memperoleh keuntungan pribadi tidak hanya berpotensi merugikan keuangan negara, tetapi juga mengancam tata kelola pelayanan publik.
“Karena hal ini merupakan penyalahgunaan kewenangan untuk keuntungan pribadi,“katanya.
Baca Juga:Kapolres Tasikmalaya Ingatkan Siswa MAN 1 Tasikmalaya Jauhi Bullying dan KriminalitasMomentum HKN ke-62, UBK Tasikmalaya Perluas Pengabdian Masyarakat
Ia menegaskan, Kejari Ciamis berkomitmen menuntaskan penanganan perkara tersebut secara profesional. Penyidik akan mengumpulkan bukti dan keterangan dari berbagai pihak, mulai dari instansi pemerintah yang diduga namanya disalahgunakan, distributor obat, hingga pihak lain yang berkaitan dengan praktik tersebut.