“Kami tidak akan pandang bulu. Siapa pun yang terbukti terlibat akan diproses sesuai hukum yang berlaku,” tegasnya.
Herris menilai, pengungkapan dugaan mafia obat JKN penting karena program tersebut menyangkut kepentingan masyarakat luas. Penyalahgunaan obat JKN bukan hanya berpotensi menimbulkan kerugian negara, tetapi juga dapat mengganggu ketersediaan obat bagi peserta JKN yang membutuhkan.
Karena itu, pengusutan kasus ini diharapkan mampu memberikan efek jera sekaligus mencegah praktik serupa terulang. Kejari Ciamis juga membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan informasi apabila menemukan indikasi penyalahgunaan program JKN.
Baca Juga:BREAKING NEWS! Gibran Resmi Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR RIKota Tasik Masuk 20 Besar Kota Terbaik Indonesia, Viman: Jadi Motivasi dan Evaluasi
“Kejari Ciamis berkomitmen untuk terus mendalami kasus ini dan mengungkap jaringan yang lebih luas, termasuk kemungkinan keterlibatan pihak lain di luar Ciamis. Masyarakat juga diimbau untuk melaporkan jika mengetahui adanya indikasi penyalahgunaan program JKN di lingkungan sekitarnya,“katanya.
Selain dugaan mafia obat JKN, Kejari Ciamis juga menangani empat perkara lain yang masih dalam proses penyidikan. Keempatnya yakni perkara PT LKM yang masih dalam pemeriksaan saksi, kasus pupuk yang menunggu hasil penghitungan kerugian negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), perkara di Bank Plat Merah PT CPS, serta kasus Stu Lengkong Panjalu yang juga masih menunggu penghitungan kerugian negara oleh BPKP.
“Terkait empat kasus yang sedang kami tangani, kami berkomitmen untuk penyidikan yang profesional,” pungkasnya. (Fatkhur Rizqi)