“Jangan sampai ada potensi pendapatan daerah yang tidak tergali. Melalui pendataan yang menyeluruh, potensi pajak mineral bukan logam dan batuan bisa dihitung secara lebih jelas,” tandasnya.
Komisi I berharap rekomendasi tersebut tidak berhenti sebatas surat administratif, tetapi dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah melalui langkah konkret.
“Kami berharap rekomendasi ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Pengawasan harus diperkuat, seluruh aktivitas tambang harus terdata, dan persoalan perizinannya harus dikoordinasikan dengan instansi yang memiliki kewenangan,” pungkas Dodo. (Ujang Nandar)