Namun, kemajuan fisik tersebut perlu diikuti peningkatan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata dan berkelanjutan.
Karena itu, ia mendorong pemerintah daerah memperkuat perencanaan, menerapkan evaluasi kinerja secara berkala, serta memastikan setiap kebijakan berorientasi pada kepentingan publik.
Pesannya jelas: pembangunan tidak cukup diukur dari jalan yang semakin baik atau program yang ramai diumumkan.
Baca Juga:Stok Darah RSUD dr. Soekardjo Terbantu, Ratusan Prajurit Macan Putih Turun TanganRetribusi Kios Pasar Kota Tasikmalaya Bakal Naik 25 Persen, Pedagang Minta Tunggakan Dihapus
Kualitas birokrasi juga harus terlihat dari kemampuan pejabat menuntaskan pekerjaan dan menghadirkan hasil yang dirasakan masyarakat.
Jangan sampai jabatan sudah strategis, tetapi kinerjanya justru sulit diukur. (deni nurdiansah)