TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Bupati Tasikmalaya Dr H Cecep Nurul Yakin SPd MAP meminta seluruh jajaran pemerintah daerah memastikan program dan kegiatan yang dibiayai melalui Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dilaksanakan secara tepat sasaran, tepat mutu, tepat waktu, transparan dan akuntabel.
Hal itu disampaikan Cecep saat menyampaikan pendapat akhir dalam rangka persetujuan penetapan RAPBD TA 2026 pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Jumat (11/9/2026).
Cecep mengatakan, setelah melalui seluruh rangkaian pembahasan, dialog, pendalaman, dan penyempurnaan antara pemerintah daerah dan DPRD, pembahasan perubahan APBD 2026 telah memasuki tahapan penting.
Baca Juga:Pengayuh Becak di Manonjaya Terima Becak Listrik, Ini Pesan Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya Jejen JenalMagnet Pilpres 2029 Menguat, Waketum Golkar Ahmad Doli Tangkap Sinyal dari AHY
“Yaitu persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Kabupaten Tasikmalaya tahun anggaran 2026,” terang Cecep.
Ia menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD, khususnya Badan Anggaran DPRD, yang telah memberikan perhatian, masukan, serta pengawasan selama proses pembahasan.
Apresiasi juga disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah, para kepala perangkat daerah, serta seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yang telah menyelesaikan tahapan penyusunan dan pembahasan perubahan APBD 2026.
Menurut Cecep, perubahan APBD tidak boleh hanya dipandang sebagai perubahan angka dalam dokumen anggaran. Perubahan tersebut harus menjadi instrumen untuk menyesuaikan arah kebijakan daerah agar semakin mampu menjawab kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat.
Salah satu fokusnya adalah pemanfaatan tambahan kemampuan fiskal daerah untuk memperkuat belanja infrastruktur publik yang manfaatnya dapat langsung dirasakan masyarakat.
“Antara lain pembangunan sarana olahraga beserta sarana pendukungnya, serta pembangunan jalan dan jembatan penghubung sor dengan kompleks pemerintahan daerah,” terang Cecep.
Selain pembangunan infrastruktur, pemerintah daerah juga mengakomodasi kebutuhan pembayaran penghasilan PPPK paruh waktu, pemenuhan kewajiban perpajakan atas belanja pegawai, pembayaran iuran Jaminan Kesehatan Nasional, serta Jaminan Kesehatan Daerah.
Baca Juga:DPRD Jabar Bahas PAPBD 2026, NasDem Soroti Penurunan Pendapatan hingga Rencana Utang Rp3,4 TriliunDemokrat Kabupaten Tasikmalaya Gebrak Sukarame, Gelar Lomba Rakyat Semarakkan Kemerdekaan
Pemkab Tasikmalaya juga memberikan dukungan terhadap sejumlah program prioritas nasional yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Di antaranya program Sekolah Rakyat dan Sekolah Nasional Terintegrasi, serta peningkatan kesiapsiagaan menghadapi potensi kekeringan akibat dampak perubahan iklim.
Dengan demikian, perubahan APBD 2026 tidak hanya diarahkan pada pembangunan fisik. Anggaran juga digunakan untuk memastikan kewajiban pemerintah daerah terpenuhi, pelayanan dasar tetap berjalan, serta masyarakat memperoleh perlindungan dan pelayanan yang semestinya.