TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Pernyataan Wali Kota Tasikmalaya Viman Alfarizi Ramadhan saat apel pagi di halaman Bale Kota, Senin (13/4/2026), memantik kegaduhan di kalangan aparatur sipil negara (ASN) lintas organisasi perangkat daerah (OPD).
Ratusan ASN yang hadir dibuat bertanya-tanya setelah orang nomor satu di Kota Tasikmalaya itu menyebut sebagian instansi telah menerima tambahan penghasilan pegawai (TPP) reguler bulan Maret.
Ucapan tersebut sontak memicu asumsi liar. Sejumlah ASN menilai ada OPD yang “didahulukan”, meski belum ada kejelasan menyeluruh.
Baca Juga:Vitamin Politik dari H Syarif Hidayat untuk Ketua DPD PAN kota Tasikmalaya: Jangan Setengah HatiBesok Rabu Uji Coba ASN di Kota Tasikmalaya ke Kantor Naik Sepeda, Jalan Kaki atau Kendaraan Listrik
Dalam sambutannya, Viman menyampaikan bahwa pencairan TPP sebagian OPD merupakan bagian dari strategi pengelolaan keuangan daerah.
“Alhamdulillah kita telah melewati triwulan pertama dengan strategi keuangan yang baik. Tanggal 10 kemarin juga TPP ada beberapa yang cair. Ini membuktikan kita bisa menjaga cash flow dengan baik,” ujarnya.
Ia menegaskan, capaian tersebut harus menjadi pemicu semangat menjelang triwulan kedua, dengan penekanan pada percepatan realisasi program dan pengawasan anggaran agar berdampak nyata.
Namun di lapangan, pesan “sebagian sudah cair” justru berubah jadi bahan bisik-bisik. Dari yang awalnya soal cash flow, bergeser menjadi “siapa duluan, siapa belakangan”.
Dikonfimasi hal ini, Kepala BPKAD Kota Tasikmalaya, Tedi Setiadi menerangkan tidak ada perlakuan khusus dalam pencairan TPP. Ia menegaskan mekanisme berjalan seperti biasa setiap bulan.
“Sudah cair itu mah biasa, tiap bulan juga begitu. Tidak ada pilih kasih,” tuturnya.
Menurut dia, perbedaan waktu pencairan lebih disebabkan kelengkapan administrasi dari masing-masing OPD. Usulan yang sudah diverifikasi akan lebih dulu diproses.
Baca Juga:Jabar Provinsi Madrasah Tak Boleh Jadi Slogan Saja, Guru Ditantang Naik KelasWork From Cafe: Rahasia Tetap Produktif di Tengah Suasana Santai
“Yang belum cair biasanya karena belum verifikasi pengajuan. Itu rutin tiap bulan seperti itu,” katanya.
Ia juga mengungkapkan total kewajiban TPP yang belum tersalurkan berkisar Rp13 miliar, yang menurutnya masih dalam kategori wajar mengingat jumlah ASN, termasuk tenaga pendidikan dan kesehatan cukup besar.
Senada, Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah BPKAD, Teni Nurhayati, menegaskan pencairan TPP memang tidak dilakukan serentak.
“Setiap bulan juga TPP cair, tergantung SKPD yang mengajukan. Biasanya tidak serentak karena harus melalui verifikasi,” jelasnya.