TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Ia tidak menaikkan suara. Tidak pula berpidato dengan kalimat berapi-api. Tapi langkahnya sunyi—dan berani.
Itulah yang kini melekat pada nama Cecep Nurul Yakin. Bupati Tasikmalaya yang memilih jalansecara harfiah—sebagai taruhan kepemimpinannya. Angkanya tidak tanggung-tanggung: 64,51 kilometer. Bukan 65 kilometer. Bukan pula “sekitar 60-an kilometer”.
Presisi. Dua angka di belakang koma. Seolah ingin menegaskan: ini bukan rencana sambil lalu. Ini dihitung. Ditakar. Ditimbang. Nilainya Rp 230 miliar.
Baca Juga:Dua PAC PPP “Meninggal” Sebelum Waktunya!Tambang PAD di Kota Tasikmalaya Bernama Event!
Uang sebesar itu, bagi kabupaten seperti Tasikmalaya, bukan sekadar angka di kertas APBD. Itu keputusan politik. Itu keputusan moral. Dan tentu saja—itu keputusan berisiko. Kata “utang” pun ikut berjalan di samping kata “jalan”.
Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya sudah mantap melangkah. Pinjaman daerah ke PT Sarana Multi Infrastruktur—BUMN di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia—telah disetujui. Tiga puluh dua ruas jalan kabupaten. Semua masuk daftar. Semua siap dibangun.
Bagi pemerintah daerah, ini jawaban atas keluhan klasik masyarakat, jalan rusak, akses terputus, ekonomi tersendat. Infrastruktur memang selalu terdengar masuk akal. Jalan yang mulus hampir selalu identik dengan kemajuan. Truk lancar. Petani tersenyum. Anak sekolah tak lagi bergoyang di atas jok motor orang tuanya.
Logikanya sederhana. Jalan bagus, ekonomi bergerak. Tapi keputusan meminjam Rp 230 miliar tidak pernah sederhana. Di ruang rapat, angka-angka mungkin terlihat jinak. Ada proyeksi kemampuan bayar. Ada skema cicilan. Ada analisis fiskal. Semua tampak terukur.
Namun risiko tidak pernah hanya hidup di spreadsheet. Risiko itu hidup dalam ketidakpastian. Pendapatan daerah bisa berubah. Transfer pusat bisa berkurang. Prioritas bisa bergeser. Dan cicilan? Ia tidak mengenal musim politik.
Publik mungkin tidak terlalu peduli dari mana uang itu berasal. Yang mereka lihat hanya aspal hitam mulus dan garis marka putih yang baru dicat. Mereka ingin jalan yang bisa dilalui tanpa menggerutu.
Risiko fiskal? Itu urusan bupati. Dan di situlah letak keberanian itu. Langkah Cecep ini bisa disebut sebagai bentuk keberanian paling “wanian”—meminjam uang untuk membangun infrastruktur yang hasilnya bisa langsung dirasakan, tetapi konsekuensinya baru terasa bertahun-tahun kemudian.