Alarm MBG Jawa Barat Berbunyi, IKA PMII Tasikmalaya Sindir Dapur Kader

polemik program Makan Bergizi Gratis di Kota Tasikmalaya
Sekretaris Umum IKA PMII Kota Tasikmalaya, Myftah Farid. istimewa for radartasik.id
0 Komentar

TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID — Polemik pengelolaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali disorot di Kota Tasikmalaya.

Sekretaris Umum IKA PMII Kota Tasikmalaya, Myftah Farid, menilai pernyataan Ketua DPD Gerindra Jawa Barat Amir Mahpud yang memberi “alarm” terkait tingginya kegagalan pengelolaan MBG di Jawa Barat bukan sekadar peringatan biasa.

Menurut dia, pernyataan tersebut justru menjadi pengakuan implisit bahwa banyak kader partai yang terlibat langsung sebagai pengelola dapur program MBG di lapangan.

Baca Juga:Instagram Viman Digeruduk Akun ASN Kota Tasikmalaya Soal Pencairan THRPemancing Hilang di Sungai Ciwulan Kota Tasikmalaya, Motor Ditemukan Korban Belum

“Ketika seorang ketua partai sampai mengingatkan kadernya agar tidak ‘main-main’ dengan takaran dan kualitas makanan, itu sebenarnya menyingkap fakta bahwa dapur MBG banyak dikelola oleh internal partai,” ujar Myftah dalam keterangannya, Senin (16/3/2026).

Tokoh Muda NU ini menilai kondisi itu menempatkan kader partai dalam posisi yang sangat strategis sekaligus rentan.

Sebab, keberhasilan maupun kegagalan program MBG di lapangan pada akhirnya menjadi cerminan langsung dari kinerja kader yang terlibat.

Myftah mengatakan peringatan agar kader tidak “mengurangi takaran” juga membuka tabir bahwa pengelolaan dapur MBG tidak sepenuhnya berada di tangan tenaga profesional independen seperti ahli gizi, melainkan melibatkan struktur politik.

“Jika takaran berkurang, kualitas makanan menurun, atau distribusinya bermasalah, maka itu bukan sekadar kesalahan teknis vendor. Itu menyangkut integritas pengelola yang diberi akses mengelola anggaran negara,” katanya.

Ia juga menilai persoalan MBG di masyarakat tidak hanya sebatas takaran makanan. Berdasarkan sejumlah laporan yang beredar, terdapat berbagai persoalan lain yang muncul di lapangan.

Mulai dari komposisi menu yang dinilai belum seimbang secara nutrisi, distribusi makanan yang lambat hingga berpotensi membuat makanan dingin atau tidak layak konsumsi, hingga indikasi pengadaan bahan baku yang hanya berputar di jaringan tertentu.

Baca Juga:Tes Urin Diam-Diam di Pemkot Tasikmalaya, BNN: yang Bersih tak Perlu GemetarTPP PNS Kota Tasikmalaya Tak Cair Sekaligus, Viman Minta Pegawai Bersabar dan Tetap Semangat

“Ini yang harus dibongkar. Jangan sampai program yang seharusnya meningkatkan kualitas gizi anak justru terseret praktik kronisme atau pengelolaan yang amatir,” ujarnya.

Selain itu, Myftah juga menyinggung potensi persoalan ketidaktepatan sasaran penerima manfaat akibat data yang tumpang tindih di tingkat akar rumput.

0 Komentar