JAKARTA, RADARTASIK.ID — Tengkulak selama ini seperti bayangan panjang di ladang jagung: selalu datang lebih cepat dari negara.
Tahun 2026, Polri mencoba memendekkan bayangan itu dengan skema permodalan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan penyerapan hasil panen oleh Perum Bulog.
Upaya tersebut dibahas dalam rapat koordinasi Polri bersama Kementerian Pertanian, Perum Bulog, BPK, asosiasi pabrik pakan ternak, serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) di Mabes Polri, Jumat (6/2/2026).
Seluruh Polda se-Indonesia ikut memantau secara daring.
Baca Juga:Ekshibisi Tarung Lagga Striking Kota Tasikmalaya Jadi Panggung Atlet Indoboxing Menuju Level NasionalNU 100 Tahun di Kota Tasikmalaya: dari Karnaval Budaya ke Agenda Peradaban
Rakor dipimpin Karobinkar SSDM Polri Brigjen Langgeng Purnomo, selaku Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri.
“Kami evaluasi kinerja tahun lalu. Indonesia berhasil tanpa impor jagung pakan ternak sepanjang 2025. Tahun 2026 ini strategi harus lebih rapi, dari hulu sampai hilir,” ujar Brigjen Langgeng.
Di sektor hulu, Polri berperan sebagai penghubung antara kelompok tani dan perbankan.
Skema KUR disiapkan agar petani tidak lagi menggantungkan modal pada tengkulak yang kerap mematok bunga sosial—murah di awal, mahal di akhir.
Program ini sudah berjalan di beberapa wilayah Polda Jawa Barat, seperti Nagreg dan Ciamis.
Petani memperoleh akses kredit untuk menanam kembali dan memperluas lahan jagung.
Perwakilan Himbara dari BRI, Danang Andi Wijanarko, menyebut pihaknya menyiapkan plafon KUR Mikro sektor pertanian sebesar Rp180 triliun pada 2026.
Baca Juga:Bupati Tasik dan Oleh-Oleh Jalan dari JakartaPolisi Turun Tangan Punguti Sampah Situ Gede, Kota Tasikmalaya Diingatkan Soal Ruang Publik yang Mulai Lelah
“Termasuk untuk ekosistem pertanian jagung,” katanya dalam paparan rakor.
Masalah klasik petani bukan hanya soal modal, tapi juga harga jual. Saat panen raya, tengkulak sering jadi penentu tunggal, sementara negara datang belakangan.
Melalui Gugus Tugas Ketahanan Pangan, Polri menggandeng Bulog agar hasil panen langsung terserap dengan harga minimal sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP).
Pengadaan jagung Bulog tahun 2026 mengacu pada Surat Dinas Internal Nomor SDI-217/DU000/PD.02.01/12012026 tertanggal 12 Januari 2026 dengan target 1 juta ton untuk cadangan pangan pemerintah. Harga ditetapkan Rp6.400 per kilogram.
“Fokus kami menjaga agar harga di tingkat petani tidak jatuh di bawah HPP. Di Jawa Barat dan Kalimantan Selatan, pembelian sudah sesuai standar Rp6.400 per kilogram,” ujar Brigjen Langgeng.