“Di pemerintahan semua harus akuntabel. Jangan sampai melangkah keliru. Apalagi sekarang ada penyesuaian keuangan dari pusat, jadi butuh proses,” katanya.
Meski demikian, sektor kesehatan tetap menjadi prioritas utama pemerintah daerah.
“Kesehatan, pendidikan, dan ekonomi itu kewajiban yang harus diutamakan. Ini hanya soal penyesuaian dan proses,” jelas Uus.
Uus berharap Dinas Kesehatan bersama manajemen RSUD Dewi Sartika dapat segera memenuhi seluruh persyaratan agar rumah sakit tersebut bisa melayani masyarakat pengguna BPJS Kesehatan.
Baca Juga:Pesan Bubur Berujung Bogem, Warga Tamansari Kota Tasikmalaya Polisikan Oknum Driver Ojol Tersangka Eksploitasi Terancam Penjara 10 Tahun: Kuasa Hukum Kurang Puas, Polisi Penuhi Berkas Arahan Jaksa
“Ini hal yang krusial. Mudah-mudahan bisa segera terealisasi,” pungkasnya.
Sementara itu, warga Kota Tasikmalaya hanya bisa menunggu. Gedung rumah sakit sudah berdiri megah, tetapi kartu BPJS belum bisa dipakai.
Ventilator seakan menjadi gerbang terakhir sebelum RSUD Dewi Sartika benar-benar menjadi rumah sakit rakyat, bukan sekadar bangunan pelayanan umum. (rezza rizaldi)