Menurut Viman, pengawasan harus diarahkan pada pencegahan, bukan hanya pada penindakan.
Pada kesempatan itu Viman menekankan bahwa kegiatan pengawasan tidak boleh dipahami semata untuk mencari kesalahan, melainkan menjadi kompas dan panduan bagi perangkat daerah agar program prioritas bisa tercapai sesuai arah kebijakan pemerintah pusat dan daerah.
“Ini adalah perwujudan semua SKPD hadir bukan hanya mencari kesalahan, tetapi bagaimana APIP dan APH jadi kompas atau guidance untuk pencapaian dari program prioritas daerah dan pusat,” ujarnya.
Baca Juga:Fenomena Kebal Mutasi di Tubuh BKPSDM Kota Tasikmalaya: Selalu Aman di Tengah Badai Rotasi!Ketika Tanah Karangjaya Digali Demi Emas, yang Tersisa Hanya Lubang dan Air Keruh
Sebelumnya, Wakil Wali Kota Tasikmalaya, Diky Chandra, juga menyoroti isu serupa saat menghadiri Upacara Hari Pahlawan di halaman Bale Kota Tasikmalaya, Senin (10/11). Ia menyatakan tidak akan menoleransi praktik yang mencederai prinsip pemerintahan bersih.
“Kalau ada yang tahu dan bisa membuktikan adanya jual beli jabatan, ya seru, kita bongkar saja. Tapi tetap harus berdasarkan bukti dan saksi karena ini negara hukum,” ujar Diky.
Menurutnya, praktik seperti itu akan berdampak buruk terhadap kualitas birokrasi dan pelayanan publik.
“Kalau betul ada jual beli jabatan, berarti kita sedang menabung pekerja-pekerja yang tidak bekerja dengan kapasitas, tapi dengan uang. Ketika sudah bayar, pasti ada dorongan untuk mengambil lagi keuntungan dari anggaran yang dikelola. Itu berbahaya untuk masa depan Pemkot,” tegasnya. (Ayu Sabrina)