TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Figur Presiden ke-2 Republik Indonesia Soeharto memiliki kontroversi di mata publik. Ada yang memang pro, ada juga yang kontra terhadap cara dan gaya kepemimpinannya.
Adanya masyarakat yang pro terhadap soeharto cukup terihat dari berbagai gerakan, termasuk jargon “Enak Jamanku to?”.
Namun ada juga masyarakat yang kontra terhadap kepemimpinan Soeharto dengan menggaungkan hal negatif di masa orde baru.
Baca Juga:Digaransi Kerja Kerja ke Jepang, Puluhan Peserta Daikokuten School Kota Tasikmalaya Ikuti PelatihanSkandal Tunjangan Ganda Pejabat di Kabupaten Tasikmalaya Terkuak!
Kontroversi ini semakin mencuat setelah pemerintah menetapkan Soeharto sebagai pahlawan nasional.
Salah satunya pandangan dari aktivis Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara Wilayah Jawa Barat yang menilai keputusan tersebut mencederai semangat Reformasi 1998, gerakan yang merontokkan kekuasaan Orde Baru.
Bendahara Daerah BEM Nusantara Jawa Barat, Yusa Anwarun Naja, menyebut langkah pemerintah itu sebagai bentuk pengkhianatan terhadap perjuangan mahasiswa dan rakyat yang menumbangkan rezim otoriter tersebut.
“Kalau Soeharto disebut pahlawan, lalu siapa kami yang menurunkannya? Apakah mahasiswa, rakyat, dan korban penindasan rezim itu kini dianggap penjahat sejarah?” tegas Yusa kepada Radar, Rabu (12/11/2025).
Ia menilai penetapan Soeharto bukan sekadar penghargaan, melainkan upaya membangun counter history atau sejarah tandingan yang berpotensi menghapus ingatan kolektif bangsa terhadap luka masa lalu.
Menurut Yusa, jasa Soeharto dalam pembangunan ekonomi tidak bisa menutupi catatan pelanggaran HAM, praktik korupsi, dan pembungkaman terhadap kebebasan rakyat yang terjadi selama lebih dari tiga dekade pemerintahannya.
“Pahlawan sejati bukan yang membangun di atas ketakutan, tapi yang berdiri bersama rakyat dan menolak tunduk pada ketidakadilan. Mengangkat Soeharto sebagai pahlawan tanpa kejujuran sejarah adalah bentuk pembenaran terhadap penindasan masa lalu,” ujarnya.
Baca Juga:Desak Tangkap Bos Tambang, Warga Cineam Kabupaten Tasikmalaya Laporkan Tambang Emas Ilegal ke Polda JabarFenomena Kebal Mutasi di Tubuh BKPSDM Kota Tasikmalaya: Selalu Aman di Tengah Badai Rotasi!
Ia pun mengingatkan, keputusan tersebut bisa mengaburkan nilai-nilai reformasi yang diperjuangkan mahasiswa tahun 1998.
“Kita menolak lupa. Karena lupa adalah awal dari pembenaran atas penindasan. Sejarah tidak boleh ditulis ulang demi kepentingan politik,” tandasnya. (Firgiawan)