GARUT, RADARTASIK.ID – Proyek Tol Gedebage–Tasikmalaya–Cilacap (Getaci), yang akan menghubungkan Jawa Barat dan Jawa Tengah, kembali menghadapi tantangan.
Proses pembebasan lahan Tol Getaci di Garut pada segmen satu yang melintasi empat kecamatan—Kadungora, Leles, Leuwigoong, dan Banyuresmi—masih belum rampung.
Dari total 17 desa yang terdampak, baru 11 desa yang telah menerima uang ganti rugi, dan hanya 5 desa yang pembayarannya sudah mencapai 100 persen.
Baca Juga:Protes Aktor Preman Pensiun soal Perizinan Masjid Wakaf Bikin Geger, Dewan Garut Desak Berlakukan Sanksi TegasCalon Pengantin di Jawa Barat Wajib Tanam Pohon Sebelum Menikah, Garut Jadi Lokasi Perdana
Data terbaru dari Kantor Pertanahan Kabupaten Garut mencatat desa-desa yang telah tuntas menerima ganti rugi antara lain Kandangmukti (Leles), Tambaksari (Leuwigoong), Mandalasari dan Karangmulya (Kadungora), serta Margacinta (Leuwigoong).
Sementara itu, desa-desa lain seperti Talagasari, Hegarsari, Karangtengah, Leles, Sukamukti, dan Cangkuang masih menunggu penyelesaian pembayaran.
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Garut, Eko Suharno, mengungkapkan, progres pembebasan lahan Tol Getaci di Kabupaten Garut baru mencapai sekitar 52 persen.
Ia menjelaskan, kelanjutan pembayaran sepenuhnya bergantung pada ketersediaan anggaran pemerintah pusat.
Seluruh data administrasi sudah disampaikan, namun pencairan dana belum bisa dilakukan karena menunggu alokasi anggaran baru.
Informasi dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Proyek Tol Getaci, menyebutkan, pada tahun depan akan dilakukan penetapan lokasi (penlok) kembali dan pengajuan anggaran tambahan.
Eko menegaskan, pihaknya terus memproses pendataan dan administrasi agar siap ketika anggaran turun.
”Data sudah kami sampaikan,” ungkapnya beberapa waktu lalu.
Baca Juga:SDIT Al Bayyinah Garut Tanamkan Nilai Kepramukaan Lewat Perkemahan MahabbahPemkab Garut Mulai Rekonstruksi dan Rehabilitasi 139 Titik Jalan, Apakah Cukup Menyelesaikan Masalah Jalan?
Tol Getaci digadang-gadang sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang diharapkan mampu memacu pertumbuhan ekonomi, mempercepat arus logistik, dan mempermudah mobilitas masyarakat antara Jawa Barat dan Jawa Tengah.
Namun, keterlambatan pembebasan lahan berpotensi menunda jadwal pembangunan dan menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat yang lahannya terdampak. (Agi Sugiana)