TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Untuk menyukseskan program Makanan Bergizi Gratis (MBG), perlu pengawasan yang jelas. Minimnya peran Pemerintah Daerah (Pemda), Perkumpulan Guru Madrasah Indonesia (PGMI) Kota Tasikmalaya siap membuka ruang pengaduan.
Dari beberapa persoalan yang muncul dalam program MBG, evaluasi dan penyelesaiannya sejauh ini relatif tak terdengar. Dari mulai keterlambatan pengiriman sampai menu atau sajian yang dinilai tidak sesuai dana yang dialokasikan.
Ketua PGMI Kota Tasikmalaya Asep Rizal Asyari punya pendapat serupa soal penyeragaman menu MBG. Pasalnya di lapangan siswa, guru dan orang tua siswa kerap membandingkan menu yang diterima siswa dengan sekolah lain yang berbeda dapur.
Baca Juga:Jalur Kabel Jaringan Internet Acak-Acakan, LPLHI Kumpulkan ISP di TasikmalayaSPPG Jangan Fokus Cari Untung, Akademisi IAI Tasikmalaya Sarankan Penyeragaman Menu MBG
“Memang lebih baik menunya diseragamkan, karena saat ini selalu dibanding-bandingkan yang ini anggurnya 3 tapi di sekolah lain 4, yang ini ada susunya tapi di sekolah lain enggak ada,” ungkapnya.
Perbedaan menu tersebut menimbulkan kecurigaan publik adanya takaran atau porsi yang tidak sesuai alokasi dana. Jika memang ada pengurangan takaran, maka hal tersebut tidak boleh dibiarkan. “Dikurangi Rp 1.000 memang sedikit jika hanya 1 porsi, namun jika dikali 3.000 porsi maka jadi Rp 3 juta, itu dalam satu hari,” terangnya.
Sementara, menurutnya pengawasan SPPG ini relatif minim karena dari SPPG langsung ke BGN. Bahkan Pemda pun tidak punya kewenangan untuk mengawasi sehingga potensi manipulasi sangat tinggi. “Seolah mau SPPG bikin masalah pun tidak ada konsekuensinya untuk mereka,” katanya.
Malahan, risiko atau dampak negatif relatif ada di para guru baik sekolah atau pun madrasah. Karena selain mendapat tugas tambahan membereskan tray MBG, sekolah atau guru juga kena risiko. “Karena kalau ada tray yang hilang, yang harus ganti rugi kan guru,” terangnya.
Maka dari itu pihaknya siap membuka posko pengaduan untuk persoalan MBG baik soal menu termasuk distribusi. Jika memang ada kelalaian maka pihaknya akan melakukan upaya-upaya yang diperlukan. “Kalau memang ada indikasi pidana, kita siap mendorong APH turun tangan,” tuturnya.(rangga jatnika)