TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Menu Makanan Bergizi Gratis (MBG) beberapa kali menuai polemik karena perbedaan sajian di masing-masih sekolah di wilayah yang sama. Bahkan beberapa sajian dianggap tidak sesuai dengan biaya yang dialokasikan karena Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terlalu mencari untung.
Program MBG sendiri ditujukan untuk pemenuhan gizi anak serta mendongkrak perputaran ekonomi di daerah. Namun di lapangan, beberapa SPPG diindikasi mengedepankan mencari untung dan mengesampingkan tujuan dari program.
Akademisi IAI Tasikmalaya Dr H Ajang Ramdani MPd mengatakan bahwa tidak bisa dipungkiri kesediaan pelaku usaha membentuk SPPG karena motif bisnis. Namun jangan sampai hanya fokus mencari laba karena ini merupakan program pemerintah. “Sayang kalau program dengan tujuan positif ini dicederai oleh dapur yang hanya karena kepentingan pribadi atau kelompok,” ungkapnya, Senin (8/9/2025).
Baca Juga:Bidik Posisi Kepala Daerah dan Tambah Kursi DPRD, Ini Bocoran Strategi Politik DPD PKS Kota TasikmalayaBakal Diproses Hukum! Kasus Perusakan di Kantor DPRD Kota Tasikmalaya Saat Aksi Unjuk Rasa Digarap Polisi
Terkait adanya sajian atau menu yang kontroversi dan dianggap tidak sesuai alokasi biaya, menurutnya ini perlu menjadi evaluasi. Supaya polemik-polemik yang sudah terjadi pada program MBG ini tidak sampai kembali terulang ke depannya. “Kan setiap program itu harus ada evaluasi supaya lebih baik,” ucapnya.
Salah satu pemicu polemik dalam urusan menu menurutnya karena sajian yang beragam untuk sekolah-sekolah dengan dapur berbeda. Sehingga publik secara otomatis membandingkan menu antar dapur yang tidak ada takaran pastinya. “Ya wajar kalau misal ada menu yang dianggap lebih murah ketika sajiannya berbeda,” terangnya.
H Ajang menyarankan ada langkah penyeragaman menu berikut takarannya untuk semua SPPG. Sehingga bisa meminimalisir SPPG mencari keuntungan terlalu besar karena diberikan kebebasan menentukan menu. “Apalagi ini program nasional, jadi setidaknya ada penyeragaman menu untuk wilayah Tasikmalaya atau Jawa Barat,” katanya.
Sementara, lanjut dia, kondisi menu yang beragam menunjukkan belum ada takaran baku pada program ini. Menurutnya BGN atau SPPG bisa mengadopsi konsep dari produk makanan franchise yang memiliki sajian relatif sama meski dapur dan lokasi berbeda. “Bukan mengadopsi menunya, tapi konsep penyeragamannya supaya ada takaran yang baku untuk semua dapur,” ucapnya.