“Jadi harus betul-betul dimatangkan dan dilakukan kajian lebih mendalam termasuk kebutuhan anggaran, yuridisnya dan sosiologisnya,” paparnya.
Ia menyebutkan, membentuk provinsi baru berarti harus membangun kantor gubernur, DPRD, dan infrastruktur pemerintahan lainnya, yang memerlukan biaya tidak sedikit. Apalagi saat ini situasi fiskal di tingkat nasional juga sedang terbatas.
Menurutnya, potensi konflik identitas dan politik lokal juga bisa terjadi jika proses pemekaran tidak dikelola dengan adil.
Baca Juga:Warga Karanunggal Kabupaten Tasikmalaya Pertanyakan Modal BUMDes yang Dibekukan!Kadishub Kota Tasikmalaya Sudah Tak Fokus, Ring 1 yang Sebut Jalan SL Tobing Kewenangan Pemprov Jabar!
“Seperti dalam menentukan ibu kota provinsi baru bisa menjadi sumber friksi antara Tasikmalaya dengan Ciamis pasti akan lebih kompleks. Maka perlu dikaji matang,” tambahnya.
Luthfi juga menyinggung bahwa saat ini banyak daerah menunggu pemekaran, termasuk Daerah Otonomi Baru (DOB) Tasik Selatan yang menanti pencabutan moratorium.
Ia menegaskan bahwa DPRD bukan menolak pemekaran, tetapi mendukung jika dilakukan melalui kajian yang matang dan komprehensif.
“Kami mempunyai pandangan bukan menolak, tetapi seandainya akan dilakukan pemekaran maka harus betul secara matang melalui kajian yang menyeluruh,” ujarnya. (Diki Setiawan)