Sorotan juga datang dari Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Lutfhi Hizba Rusydia. Ia mendukung langkah bupati meminta audit BPKP, sebab sejak Maret lalu dirinya sudah menanyakan urgensi penggunaan BTT dalam rapat kerja dengan BPBD.
“Ketika rapat evaluasi LKPj bupati 2024 ini, saya dari komisi III sebagai mitra kerja BPBD, menanyakan soal evaluasi penyerapan penggunaan dana BTT yang dikucurkan puluhan miliar,” ungkapnya.
Lutfhi mempertanyakan penggunaan BTT yang seharusnya dialokasikan untuk kebutuhan insidentil, terutama penanganan bencana.
Baca Juga:Parah! Dua Pemuda di Kota Tasikmalaya Ini Sembunyikan 4 Dus Miras di MusholaTerkait Perpanjangan Jabatan Sekda Tasikmalaya, Ade Menandatangani, Cecep Akan Mengevaluasi!
“Kami sangat sepakat dengan bupati. Kalau misalkan terjadi bencana di bulan November, alokasi uang BTT tidak ada, mau seperti apa?,” ujarnya.
Ia juga menyoroti lambannya tindak lanjut perbaikan jalan putus Tanjungjaya-Sukaraja akibat longsor.
“Pada saat rapat kerja dengan BPBD itu jawabannya tidak sesuai, apalagi saya kejar urusan teknis, anggaran, dan volumenya berapa, BPBD tidak bisa menjawab,” paparnya.
Lutfhi mendukung langkah bupati melakukan sidak ke proyek pengurugan laut di Cipatujah dan pembangunan jalan di Desa Ciroyom.
“Karena ini pertanggungjawabannya bagaimana, saya sebagai komisi III berhak mengevaluasi dan mempertanyakan sebelum diparipurnakan pada waktu itu,” jelasnya.
Ia menegaskan, BTT tidak harus dihabiskan dalam waktu singkat, apalagi untuk proyek pembangunan yang bukan prioritas masyarakat. “Ini kan alokasi penganggarannya sudah jelas,” tegasnya.
“Masyarakat harus tahu, dan saya sudah jauh-jauh hari sudah mengingatkan soal kejelasan penggunaan anggaran BTT ini. Baru sekarang diketahui setelah bupati melakukan sidak,” tambahnya. (Diki Setiawan)