Ratusan Massa Blokade Jalan Tolak Hasil PSU di Singaparna

Dmeo menolak PSU Kabupaten Tasikmalaya
Dmeo menolak hasil PSU Kabupaten Tasikmalaya di depan gedung dakwah. (Diki Setiawan/Radartasik.id)
0 Komentar

TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Ratusan massa dari berbagai elemen masyarakat menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Dakwah Islam, Singaparna, Rabu (23/4/2025), bertepatan dengan berlangsungnya pleno terbuka rekapitulasi suara Pemungutan Suara Ulang (PSU) tingkat kabupaten.

Massa turun ke jalan menuntut agar hasil PSU tidak ditetapkan, dan memblokade jalan utama Singaparna yang menyebabkan arus lalu lintas tersendat dan dialihkan ke jalur lain.

Aksi berlangsung di bawah pengawalan ketat aparat kepolisian. Massa membawa spanduk dan pengeras suara sambil menyuarakan kekecewaan mereka atas dugaan kecurangan dalam pelaksanaan PSU, yang dinilai mencederai proses demokrasi.

Baca Juga:Tasikmalaya Jadi Tuan Rumah Pembinaan IRH 2025, Diky Candra: Ini Momentum BerhargaPemkot Tasikmalaya Mulai Tata Infrastruktur Pasar Cikurubuk

“Kami minta PSU ini harus dibatalkan, karena demokrasi kita jangan dikendalikan oleh kapitalis dan para pengusaha rakus yang hanya ingin meraup keuntungan,” ungkap salah satu koordinator aksi, Waris, saat berorasi di hadapan massa.

Waris juga menuding adanya pembagian uang kepada pemilih dengan nominal antara Rp50 ribu hingga Rp100 ribu, yang disebutnya sebagai bentuk nyata dari praktik politik uang.

Selain itu, massa mengungkap adanya dugaan kejanggalan dalam sistem penghitungan suara yang dianggap tidak transparan dan sarat rekayasa.

“Jadi kami menyesalkan, karena ini bukan lagi soal kalah atau menang. Ini soal keadilan. Jangan biarkan demokrasi kita dibajak oleh uang!” tegas salah satu peserta aksi lainnya.

Selain menyoroti praktik politik uang, massa juga menolak keterlibatan pemodal besar dalam proses demokrasi. Mereka menilai dominasi pemilik modal dalam Pilkada telah mencederai nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan integritas.

Tak hanya itu, massa juga menyuarakan isu lain yang tak kalah serius, yakni dugaan kriminalisasi terhadap ulama di Kabupaten Tasikmalaya. Mereka menuntut agar aparat penegak hukum bersikap adil dan tidak membungkam suara kritis dari kalangan tokoh agama.

“Kami siap melawan segala bentuk kecurangan dan intimidasi. Jangan bungkam suara rakyat!” ujar seorang tokoh pemuda yang ikut dalam aksi tersebut.

Baca Juga:Perampingan Dinas vs Pengisian Jabatan di Kota Tasikmalaya, Mana yang Lebih Dulu?Harga Emas Hari Ini Terbang Lagi, Aset Safe Heaven Diincar Semua Orang di Dunia

Kritik tajam juga dilontarkan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Massa menilai lembaga tersebut bersikap pasif dan abai terhadap laporan pelanggaran selama proses PSU.

0 Komentar