TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Birokrasi di Kota Tasikmalaya dinilai perlu dirombak dalam hal penempatan pejabat. Hal ini menjadi tuntutan bagi Wali Kota Tasikmalaya Viman Alfarizi Ramadhan guna pelayanan yang optimal kepada masyarakat.
Hal itu menjadi sorotan tokoh dan aktivis di Kota Tasikmalaya yang menginginkan formasi dan struktur pemerintah lebih baik. Khususnya dalam hal penempatan pegawai sekaligus pejabat.
Sebagaimana diketahui, untuk jabatan eselon 2 saja, 8 pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sudah lama diisi Plt. Yakni Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan, Bapelitbangda, Disdukcapil, Inspektorat, Asda 1 dan BPKAD.
Baca Juga:Kerusakan Jalur Semi Pedestrian Jalan Cihideung Membahayakan Keselamatan, Dewan Minta Pemkot Segera PerbaikiPenggunaan Drone di Kota Tasikmalaya Masih Belum Terkendali, Baru Ada 10 Pilot Bersertifikat
Ketua Forum Silaturahmi RT RW (Forsil RT RW) Kota Tasikmalaya Deden Tazdad bahwa Pemkot sedang memproses pergeseran dan penempatan pejabat. Dari informasi yang beredar, hasil proses merit sistem akan keluar di akhir Apri atau awal Mei 2025 ini. “Informasinya kan awal Mei bakal ada rotasi-mutasi,” ungkapnya kepada Radar, Minggu (4/4/2025).
Pihaknya berharap bahwa proses merit sistem bisa diterapkan secara profesional. Sehingga penempatan pejabat bisa disesuaikan dengan kompetensi dan pengalamannya. “Karena kalau dilihat saat ini masih ada penempatan pejabat yang tidak sesuai dengan kompetensinya, terlebih yang ditunjuk sebagai Plt,” ucapnya.
Wali Kota Tasikmalaya dalam hal ini juga perlu memastikan percepatan rotasi mutasi atau penempatan pejabat ini. Bukan hanya untuk pimpinan OPD, namun juga jabatan eselon 3 dan 4 yang banyak belum terisi. “Bukan hanya kepala dinas, tingkat lurah saja kan masih banyak yang kosong,” katanya.
Terlebih untuk dinas pendidikan yang dia ketahui status pejabat-pejabatnya dalam kondisi menggantung. Ini sangat berdampak pada kepastian program dari sekolah-sekolah. “Plt kadis kan mau habis SK nya, terus SK Plt kabid SMP juga sudah habis, sedangkan ujian tinggal sebentar lagi,” terang pria yang juga kepala sekolah SMP PUI Cicurug itu.
Meskipun butuh percepatan, bukan berarti dilakukan secara sembarangan. Jangan sampai birokrasi malah menjadi lebih buruk karena proses yang tergesa-gesa. “Perlu percepatan tapi harus tepat sasaran juga penempatannya, karena ke depannya akan semakin banyak yang kosong seiring masa pensiun para pegawai dan pejabat,” katanya.(rangga jatnika)