TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Fenomena pasar dadakan di Jalan HZ Mustofa tiap jelang Lebaran seharusnya tak ada. Sebab badan jalan merupakan area publik.
Namun aktivitas rutin tahunan itu selalu tak bisa dicegah. Padahal mengganggu ketertiban umum.
Sekretaris DPD KNPI Kota Tasikmalaya, Arif Abdul Rohman, menilai harus ada inovasi dari Pemkot Tasikmalaya untuk mencegah pasar dadakan di jalur-jalur utama.
Baca Juga:Apa Penyebab Hujan Es di Tasikmalaya?Harga Bitcoin Hari Ini Mulai Naik Lagi, Tren Jangka Panjang atau Rebound Sementara?
Termasuk Jalan HZ Mustofa. Apalagi mendekati Lebaran, pedagang musiman yang datang biasanya bertambah.
“Paling tidak kota harus ada inovasi. Sehingga antisipasi gangguan ketertiban dari fenomena tahunan ini bisa tertangani,” ujarnya kepada Radar, Rabu 12 Maret 2025.
Salah satu solusi yang bisa ditempuh, kata Arip, adalah dengan mengoptimalkan lokasi lain untuk menampung para pedagang dadakan.
Mereka tidak ditampung di lokasi biasa yang menjadi jalur utama kendaraan. Tetapi ditempatkan pada lokasi khusus.
“Misalnya, di kawasan tersebut banyak persimpangan. Kenapa hanya HZ Mustofa saja yang digunakan untuk berjualan? Bisa juga di Cihideung Balong misalnya, juga Panyerutan atau area lain yang tidak berpotensi mengganggu ketertiban umum, sebab HZ Mustofa merupakan wajah pusat kota,” lanjutnya.
Menurut Arif, jika Pemkot Tasikmalaya tak bisa mengantisipasi lonjakan pedagang dadakan, maka perlu ada opsi lain.
Sebisa mungkin pedagang dadakan tidak boleh mengganggu ketertiban umum. Apalagi lalulintas kendaraan di jalur utama.
Baca Juga:Cecep-Asep Diprediksi Unggul di PSU Pilkada Tasikmalaya, Gerindra di Atas AnginRumah Digeledah KPK, Ridwan Kamil: Kami Kooperatif
“Pemkot harus cermat. Fenomena ini terjadi setiap tahun, seharusnya sebelum Ramadan sudah ada kajian. Jangan hanya dimaklumi terus-menerus tanpa ada solusi konkret,” tegasnya.
Masyarakat, lanjut dia, berharap ada perubahan nyata dalam penataan pedagang dadakan menjelang Lebaran.
Agar ketertiban tetap terjaga tanpa mengabaikan aspek ekonomi para pedagang kecil.
“Namun, apakah harapan ini bisa terwujud? Semua bergantung pada langkah Pemkot dalam menyiapkan kebijakan yang tidak hanya reaktif, tetapi juga solutif untuk jangka panjang. Libatkan juga instansi vertikal yang terlibat urusan jalan seperti kepolisian yang mewenangi Undang-undang lalu lintas, karena ini perlu digarap serius dan dibiasakan tertib, sebelum dinamika perkembangan kota semakin pesat di kemudian hari,” papar Alumnus Aktivis PMII tersebut. (Firgiawan)