Dengan gerakan yang masif dari aparat organisasi kemasyarakatan ditambah dukungan perlengkapan PJU dan kamera CCTV, menurutnya penanganan geng motor bisa lebih optimal. Karena skemanya bukan sekadar pencegahan atau penanggulangan ketika kasus terjadi. “Jadi bisa konsen di keduannya, baik pencegahan maupun penanganan kasus,” tuturnya.
Beberapa waktu lalu persoalan geng motor jadi pembahasan Plh Wali Kota Tasikmalaya Diky Candra dan Kapolres Tasikmalaya Kota AKBP M Faruk Rozi. Pemkot
AKBP Moh Faruk Rozi menyampaikan harapannya supaya sinergitas kepolisian dengan Pemkot Tasikmalaya tetap terjaga. Salah satunya menjaga Kamtibmas dari ancaman geng motor yang kerap meresahkan. “Dengan adanya komunikasi yang baik, kita bisa bersama-sama menghadapi berbagai tantangan yang mungkin timbul,” ujar M Faruk.
Baca Juga:Hilal Tidak Terlihat di Pantai Sindangkerta Tasikmalaya, 1 Ramadan Ditentukan Hasil Sidang IsbatTerkena Efisiensi Anggaran, BNN Kota Tasikmalaya Tetap Layani Rehabilitasi Narkoba Secara Gratis
Sejurus dengan itu, Diky Candra mengapresiasi kinerja kepolisian dalam menjaga Kamtibmas di Kota Tasikmalaya. Ditegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk terus sinergitas dengan kepolisian dalam upaya menciptakan menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat. “Pemerintah Kota Tasikmalaya siap bekerja sama dalam berbagai program yang mendukung keamanan dan kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.
Mengenai geng motor, Diky menilai bahwa penanganannya memang tidak bisa dilakukan di satu aspek atau bidang saja. Artinya, pola yang diterapkan harus komprehensif meliputi berbagai aspek. “Penyelesaian masalah kenakalan remaja tak hanya di hilir saja. Tapi harus di hulu juga,” ucapnya.
Diakuinya bahwa pemerintah punya tanggung jawab lebih dalam hal menjaga moral dan mental generasi muda. Salah satunya dalam hal pendidikan supaya mereka menjadi karakter yang baik di masa depan. “Tentunya tupoksi ini lebih banyak di pemerintah untuk membina anak-anak sejak dini mulai dari bagaimana bersikap dan lain sebagainya,” imbuhnya.
Fenomena geng motor ini sudah sangat membuat publik di Kota Tasikmalaya geram, terlebih kasusnya terus berulang. Beberapa waktu lalu para tokoh yang tergabung dari Forum Komunikasi Pimpinan Ormas (FKPO) Kota Tasikmalaya melakukan audiensi ke DPRD yang dihadiri oleh perwakilan Forkopimda.
Pada audiensi tersebut sudah semua pihak menyepakati agar siswa dilarang membawa sepeda motor ke sekolah. Hal ini perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah melalui OPD terkait yakni dinas pendidikan.