JAKARTA, RADARTASIK.ID – Pasca pencalonan Gibran Rakabuming Raka, sebagai pendamping Prabowo pada Pilpres 2024, konflik PDIP dengan Presiden Jokowi tampak meruncing.
Beberapa kali tokoh PDIP melayangkan sindiran terhadap langkah Jokowi yang membiarkan anaknya menjadi cawapres Prabowo.
Pekan kemarin, Puan sempat menyampaikan sindiran lewat keterangan unggahan foto konsolidasi relawan pemenangan Ganjar-Mahfud dimana ia menyebut bahwa kini “teman menjadi lawan dan lawan jadi makin banyak”
Baca Juga:Komandan Lanud Wiriadinata Berang! Konser Simple Fest 2 Tasikmalaya Tercoreng Kampanye PolitikLogistik Pemilu 2024 Mulai Didistribusikan, Masih Pakai Karton Duplex?
Terbaru, dalam keterangan kepada awak media, Wakil Tim Pemenangan Ganjar-Mahfud Adian Napitupulu menyampaikan narasi tak jauh berbeda.
Bahkan Adian menyampaikan bahwa Jokowi sudah mendapat banyak apa yang ia mau dari PDIP. Mulai dari jadi wali Kota Solo selama 2 periode, Gubernur DKI Jakarta, sampai jadi presiden dua periode.
Hanya saja, kata dia, ada satu permintaan Jokowi yang ditolak Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri. Yaitu ketika meminta perpanjangan jabatan presiden menjadi 3 periode.
Penolakan ini kemudian disebut sebagai akar masalah hubungan Jokowi dan PDIP menjadi kurang bagus.
“Ketika kemudian ada permintaan tiga periode, kita tolak. Ini masalah konstitusi, ini masalah bangsa, ini masalah rakyat, yang harus kita tidak bisa setujui,” ubgkap Adian dalam keterangannya, Rabu (25/10/2023).
Keduanya diantar langsung para ketua parpol pendukung di Koalisi Indonesia Maju (KIM). Sedangkan Gibran sendiri masih tercatat sebagai kader PDIP dan PDIP mengusung Ganjar-Mahfud untuk menghadapi Pilpres 2023.
Sementara itu dalam kampanye perdananya sebagai Cawapres Prabowo, di hadapan partai pendukung dan simpatisannya di Senayan, Gibran menjanjikan beberapa hal apabila ia dan Prabowo terpilih. Salah satunya soal dana abadi pesantren dan Kartu Anak Sehat untuk mencegah Stunting.
Baca Juga:Ahmad Dhani Minta Maaf ke TNI AU Terkait Kampanye di TasikmalayaKrisis Kesehatan Merebak di Rumah Sakit Al Aqsa Jalur Gaza, Koridor Penuh dengan Pengungsi
“Dana abadi pesantren ini adalah mandat Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren,” katanya di Indonesia Arena, Jakarta.