TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Penempatan Kadisdik Kota Tasikmalaya oleh pejabat yang kurang dari 2 bulan lagi akan pensiun sarat akan kepentingan. Karena masa jabatan yang terlalu singkat tidak masuk akal jika untuk mendorong dinas tersebut menjadi lebih baik.
Kontroversi rotasi mutasi pejabat eselon II di Kota Tasikmalaya menjadi bahan perbincangan dan kajian para aktivis juga. Pasalnya kejanggalan proses pergeseran tersebut dinilai terlalu jelas terlihat.
Hal itu diungkapkan aktivis mahasiswa pergerakan Ardiana Nugraha yang mengatakan penempatan Jalaludin sebagai Kadisdik merupakan kedangkalan yang nyata dari Pj Walikota. Bagaimana tidak, secara masa jabatan sudah jelas akan segera pensiun kurang dari 2 bulan. “Apa yang bisa diharapkan dari seorang kepala dinas yang berdinas hanya 2 bulan,” ucapnya kepada Radartasik.id, Senin (9/10/2023).
Baca Juga:Milenial Tasikmalaya Tanya Alasan Kaesang Memilih PSI, Jawabannya BeginiSoal Kode Partai Merah Putih Akan Dukung Gerindra, Ketum PSI Kaesang : Kita Kan Merah Semua
Selain waktu yang singkat, kepemimpinan di Dinas Pendidikan pun perlu ditunjang oleh disiplin ilmu dan pengalaman. Sementara Jalaludin sebelumnya belum pernah bertugas di sektor pendidikan baik dinas maupun sekolah. “Idealnya sekelas Disdik itu dinakhodai oleh orang yang tidak saja hanya tepat disiplin ilmunya akan tetapi tepat juga masa waktu kariernya,” ucapnya.
Jika Pj Walikota bersama Badan Pertimbangan Jabatan Dan Kepangkatan (Baperjakat ) serius ingin membangun pendidikan di Kota Tasikmalaya agar lebih baik, menurutnya tidak akan seperti ini. Dengan kondisi ini jangan salahkan jika publik menganggap rotasi tersebut disusupi kepentingan politis. “Jangan sampai masyarakat melihat ada kedok kepentingan jangka pendek di sini,” terangnya.
Pihaknya menganalisa ada hal-hal subjektif dalam rotasi mutasi yang dilakukan. Pertama, Jalaludin merupakan orang tua dari pegawai yang tugasnya melekat dengan Cheka Virgowansyah. “Mengingat kadisdik adalah seorang ayah dari ajudan Pj Walikota,” terangnya.
Belum lagi jika dikaitkan dengan politik praktis di mana istri dari Jalaludin pun merupakan salah seorang bakal Calon Legislatif. Sehingga kewenangan yang dimiliki rentan disalahgunakan untuk kepentingan politik. “Atau penempatakan kadis ini ada pesanan dari kelompok tertentu? Untuk mengakomodasi kepenting menjelang perhelatan pileg 2024? Kan itu yang harus kita uji bersama,” terangnya.