Tokoh Agama Pangandaran Bicara Soal Rencana Pemkab Pinjam Rp 350 Miliar ke Bank

Tokoh agama Pangandaran
Bupati Pangandaran H Jeje Wiradinata saat menemui tokoh agama Pangandaran, Senin 11 Desember 2023. (Deni Nurdiansah/Radartasik.id)
0 Komentar

PANGANDARAN, RADARTASIK.ID – Tokoh agama Pangandaran memberikan tanggapan terkait rencana pinjaman Rp 350 miliar ke bank.

Mereka pun mengaku sudah mendapat penjelasan dari Bupati Pangandaran H Jeje Wiradinata soal rencana pinjaman itu.

Sebagaimana diketahui, rencana pinjaman tersebut sudah tertuang dalam portofolio pengesahan APBD Kabupaten Pangandaran tahun 2024.

Baca Juga:Penjabat Wali Kota Banjar Kembali Buka Suara Soal Pernyataannya dalam SertijabTokoh Agama Pangandaran Dikumpulkan, Bahas Soal Pinjaman ke Bank dan Kondisi Keuangan

Salah seorang tokoh agama asal Desa Cikembulan Ustaz Kiking mengatakan, jika rencana pinjaman itu untuk kemaslahatan masyarakat, maka portofolio merupakan solusi yang bisa dipakai. “Jika tujuannya untuk kemaslahatan ya bisa saja,” katanya, Selasa 12 Desember 2023.

Tokoh agama Pangandaran ini mengakui progres pembangunan di Kabupaten Pangandaran memang pesat. Semua bisa disaksikan serta dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat.

“Saya tidak ada kepentingan pribadi, namun setelah mendengarkan apa yang disampaikan oleh pak bupati,  saya maklumi (pinjaman) dengan kondisi keuangan daerah saat ini,” ucapnya.

Namun, Ustaz Kiking berharap apa pun yang dilakukan Pemkab Pangandaran pada ujungnya untuk kemaslahatan dan kemakmuran rakyat. “Insya Allah jika niat kita baik Allah pun akan meridainya,” tuturnya.

Tokoh Agama Pangandaran Sebut Rencana Pinjaman Dilematis

Tokoh agama Pangandaran H Endang Kosasih mengatakan, pinjaman tersebut dalam posisi dilematis. “Kalau tidak pinjam, bagaiman mau menyelesaikan pembangunan yang masih tersisa,” katanya.

Pinjaman nantinya harus dilihat kemaslahatan, pemanfaatanya dan kemadaratanya. “Mungkin ada beberapa kemadaratan dan kelemahannya, namun dilihat dari kemanfaatan itu tadi, pilihan terbaik dari yang paling sulit,” katanya.

Ia mengatakan, Pemkab Pangandaran harus melihat risiko-risiko dalam pembangunan. “Jadi kalau saya tidak dalam posisi setuju tidak setuju, tapi pemakluman,” katanya. (*)

0 Komentar