Berdasarkan aspirasi yang ia serap, banyak orang tua yang harus menanggung beban hutang atau kehilangan aset demi memenuhi biaya study tour anak yang lumayan tinggi.
Apalagi kebanyakan aktivitas study tour dilaksanakan ke luar kota.
“Ke Yogyakarta ada yang sampai Rp 1,3 jutaan (biaya kunjungannya). Belum bekal, perlengkapan lain-lain, ada yang sampai pinjam-pinjam atau gadaikan asetnya, ini seolah jadi membebani di tengah kondisi ekonomi masyarakat sedang serba berat,” cerita Ketua DPC PDIP Kota Tasikmalaya tersebut.
Muslim kemudian meminta Dinas Pendidikan dan Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang ada di Kota Tasikmalaya untuk melakukan pemantauan.
Baca Juga:Kasus Gudang Miras yang Ditemukan Dekat Masjid Bikin Ulama GeramPuluhan Usaha Mebel di Kota Tasikmalaya Gulung Tikar, Kalah Bersaing dengan Produk China?
Ia tidak berharap kegiatan yang semestinya jadi ajang siswa untuk belajar di luar kelas itu di sisi lain malah jadi beban tambahan yang sangat berat bagi ekonomi masyarakat.
“Kita minta dipantau dan diperhatikan lah, supaya bisa berjalan sesuai harapan dan tidak terkesan memaksakan,” pinta Muslim.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya Ahmad Junaedi Sakan juga menyampaikan hal serupa.
Menurutnya aktivitas study tour kurang relevan di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang sedang tidak baik-baik saja seperti sekarang.
Ia berharap pihak dinas melakukan monitoring ke sekolah supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diharapkan. Meski pada dasarnya para siswa belajar sambil rekreasi menjelang tahun ajaran berganti.
“Perlu diawasi pelaksanaannya agar tidak menjadi seolah beban orangtua siswa, ditengah kondisi sekarang ini,” katanya. (Firgiawan)
Baca berita dan artikel lainnya di google news