Soal Eks Terminal Cilembang, Wabup Tasikmalaya Instruksikan Agar Segera Dieksekusi

Terkenal Dengan Citra Negatif, Eks Terminal Cilembang Tasikmalaya Mutlak Harus Dibongkar
Seorang pelajar melintas di Kawasan eks terminal Cilembang diusulkan warga agar dibongkar karena kerap disalahgunakan
0 Komentar

TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Wakil Bupati atau Wabup Tasikmalaya H Cecep Nurul Yakin menginstruksikan instansi-instansi terkait agar segera menindak lanjut keluhan warga mengenai eks terminal Cilembang. Supaya tidak memicu persoalan baru atau dampak negatif lainnya.

H Cecep mengatakan pada dasarnya pemerintah khususnya OPD teknis harus punya kepekaan terhadap apa yang terjadi di masyarakat. Termasuk mengenai persoalan yang ada di kawasan eks terminal Cilembang. “Mohon lebih sensitif terhadap urusan publik atau sosial,” ungkapnya kepada wartawan, Minggu (5/11/2023).

Pada bulan Maret lalu tepat di bulan Ramadan dirinya pernah mendapat laporan dari masyarakat mengenai adanya penyalahgunaan di kawasan eks terminal Cilembang. Pihaknya bersama para tokoh dan juga kepolisian pernah turun ke lokasi untuk mengeceknya. “Dibuktikan di lapangan ada bekas botol-botol dan ada tempat menyimpan beberapa hewan anjing,” katanya.

Baca Juga:Peluang Tasik Raya FC Semakin Lebar Untuk Lolos Penyisihan Grup Liga 3 Seri 2 Jawa Barat Setelah Kalahkan Galuh FC dan Pisa FCSelesai dengan Kompromi, H Dudu Rohman Jadi Ketua PCNU Kota Tasikmalaya Tanpa Voting

Pihaknya pun sudah menginstruksikan agar persoalan itu segera ditindaklanjuti oleh dinas terkait. Namun tampaknya hal itu masih terus terjadi sehingga kepekaan dari aparat perlu ditingkatkan untuk mencegah persoalan yang lebih besar. “Agar kita senstif terhadap segala hal yang jadi potensi letupan di masyarakat,” tuturnya.

Kendati demikian, menurutnya saat ini bukan saatnya saling tunjuk apalagi menyalahkan. Pada dasarnya pihak-pihak terkait harus bergerak untuk merespons apa yang menjadi kegelisahan warga. “Apa yang diingitkan rakyat segera dilaksanakan, Segera ditanggapi dan eksekusi,” katanya.

Pihaknya pun tidak berharap aset milik Pemerintah Kabupaten meskipun lokasinya di kota malah menimbulkan hal negatif. Karena bagaimana pun Pemkab ikut bertanggung jawab atas apa yang terjadi di kawasan itu. “Jangan menuai persoalan yang lebih mudarat, semakin menghadirkan keburukan yang lain baik secara agama maupun negara,” terangnya.(*)

Baca berita Radartasik.id lainnya di Google News

0 Komentar