TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Polemik Pendaftaran Peserta Dirik Baru (PPDB) tingkat SMA/SMK masih terus menyeruak. Aksi pun kembali dilakukan oleh aktivis pendidikan di kantor KCD XII Dinas Pendidikan Jawa Barat, Rabu (31/7/2024).
Aktivis pendidikan tersebut yakni Asep Rizal Asyari yang datang melakukan orasi ke halaman kantor perwakilan Disdik Jabar tersebut. Dia pun melakukan aksi bakar ban layaknya unjuk rasa dari aktivis mahasiswa.Kendati demikian, pimpinan KCD pada kesempatan itu sedang tidak ada di lokasi. Sehingga petugas yang ada hanya bisa mengakomodir aspirasi dari Asep Rizal untuk disampaikan ke pimpinan.
Asep Rizal mengatakan bahwa dirinya masih terus menerima keluhan dari para orang tua siswa. Termasuk dari para tokoh yang menyoroti proses PPBD SMA/SMK di Kota Tasikmalaya terindikasi perkeliruan.“Makanya saya lakukan aksi ini, sendirian pun bukan masalah bagi saja,” ungkap praktisi pendidikan yang juga Sekretaris Perkumpulan Guru Madrasah (PGM) Indonesia itu.
Baca Juga:Ternyata Banyak Potensi PAD dari Konser Musik Band Radja di Dadaha, Dari Pajak Hiburan Sampai Cuan ParkirSoal Kota Tasikmalaya Mengejar Penghargaan Adipura, Boleh Optimis Tapi Harus Realistis
Pihaknya juga mengapresiasi kepada pihak-pihak yang juga melakukan aksi serupa sebelumnya. Karena menurutnya, pendidikan merupakan tanggung jawab bersama tanpa mengenal latar belakang. “Jadi kalau ada masalah dalam pendidikan, semua pihak memang perlu turun tangan,” ucapnya.
Mengingat beredar indikasi calo atau mafia pendidikan yang memuluskan proses PPDB, menurutnya ini tidak bisa dibiarkan. Apalagi jika hal tersebut dilakukan secara transaksional baik di lakukan oleh oknum KCD, atau dari eksternal. “Informasi yang beredar seperti itu, dan ini harus di-clear-kan,” katanya.
Dari temuannya di lapangan, masih ada siswa-siswa yang statusnya belum bisa meneruskan ke SMA. Pasalnya secara zonasi tidak masuk sementara mengambil sekolah swasta tidak cukup biaya. “Omong kosong menyongsong generasi emas, yang ada malah generasi cemas,” tuturnya.
Maka dari itu, dia berharap pemerintah membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) yang melibatkan institusi polti, TNI, kejaksaan dan tokoh independen. Supaya informasi tersebut tidak terus bergulir secara liar tanpa ada kejelasan. “Kalau memang hasilnya tidak ada ya tinggal jelaskan kepada publik, kalau indikasi itu memang nyata ya harus diproses,” ucapnya.