TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Rencana para personel Damkar mendatangi Bale Kota Tasikmalaya pada hari Rabu, 19 Juni 2024 telah batal.
Padahal awalnya mereka berapi-api hendak mempertanyakan pembangunan kantor Damkar yang belum terealisasi itu kepada pemerintah kota.
Sebelumnya, koordinator lapangan Damkar Kota Tasikmalaya, Hendrik Setiana, mengatakan selama bertugas dari tahun 2023, tim Damkar Kota Tasikmalaya tak pernah memiliki kantor resmi.
Baca Juga:Ormas Islam, Ponpes Sampai Parpol Dapat Keberkahan Idul Adha dari Bacalon Wali Kota Tasikmalaya Viman AlfariziPengabdian Ivan Dicksan Belum Cukup Sebatas Sekda Kota Tasikmalaya, Suksesor Budi Budiman Turun Gunung
Ia dan rekan-rekannya selalu numpang pada aset milik dinas lain dan berpindah-pindah.
“Bertahun-tahun kantor nebeng terus. Di sisi lain, kami harus menjalankan Undang-Undang Proteksi Kebakaran, tapi di sisi lain juga sarana prasarana sangat minim,” ucapnya kepada Radar pada Selasa, 18 Juni 2024.
Ia menyebut bahwa Damkar sebagai penerima manfaat telah mendapatkan anggaran Rp 1 miliar untuk pengadaan kantor serta sarana-prasarana lainnya.
Namun, anggaran tersebut masih berada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUTR) Kota Tasikmalaya.
“Sejak pertengahan tahun lalu (2023, red), pihak Pemkot Tasikmalaya janji akan mengurusnya. Tapi sampai Juni 2024 ini, belum ada kejelasan apapun,” terang dia.
Menurutnya, kantor yang saat ini ditempatiu, yaitu Depo Perikanan milik Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKPPP) sudah tidak layak.
Butuh tempat yang refresentatif dan aman untuk menyimpan peralatan Damkar supaya tidak cepat rusak.
Baca Juga:Ditanya soal Maju di Pilkada Kota Tasikmalaya 2024? Rezki Budiman Senyum- Senyum!Ini Kata Jubir Viman Alfarizi: Kalau yang Tua Tidak Sanggup, Berikan ke yang Muda!
Begitu juga dengan arsip-arsip penting yang meliputi data kebakaran, data inventarisir barang milik damkar, titik-titik lokasi hydran, hingga peta Kota Tasikmalaya.
Meski menurutnya semua hydrant yang ada di Kota Tasikmalaya saat ini tidak ada yang berfungsi.
“Jadi, ini juga perlu melibatkan pihak Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan DKPPP, karena anggaran sudah ada kan Rp 1 miliar. Tapi kejelasan titik lokasi dan asetnya masih belum jelas sejak tahun lalu,” tutur Hendrik.
Personel Damkar Kesal
Kepala Pelaksana BPBD Kota Tasikmalaya, Ucu Anwar Surahman mengatakan isu personel Damkar akan ‘geruduk’ Bale Kota Tasikmalaya disebabkan adanya kekesalan.
Para personel Damkar menanyakan kepastian kapan markas mereka akan dibangun kepada sejumlah OPD terkait. Sebab anggarannya disebutkan sudah ada di DPUTR sebesar Rp 1 miliar.