TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Salahsatu penyebab tak tercapainya target retribusi parkir adalah adanya kebocoran yang diakibatkan penarikan parkir oleh jukir tidak resmi yang berasal dari sekelompok ormas ataupun masyarakat.
Pengamat Politik Anggaran, Nandang Suherman, menilai masalah ini harus diatasi jika pemerintah mau pendapatan daerah dari sektor parkir meningkat.
Caranya? Nandang menyarankan pemerintah merangkul para jukir tidak resmi itu dan melegitimasinya supaya bisa bekerjasama dengan pemerintah.
Baca Juga:Target Retribusi Parkir Kota Tasikmalaya Tahun 2024 Disebut Tidak Real Karena Banyak Bocor, Begini Kata PengamatGeng Motor Serang Warga yang Tengah Belanja di Minimarket HZ Mustofa Kota Tasik Secara Bar-Bar
Keberatan Setoran Naik, Juru Parkir di Kota Tasikmalaya Mau Naikan Tarif, Tapi Tunggu Hal Ini
“Itu masalah political will, bukan ketidakmampuan di lapangan, atau ketidakmampuan dinas. Oleh siapa? Ya pucuk pimpinan bareng juga dengan DPRD. Siapa saja ormas-nya diajak duduk bareng, dilegalisasi supaya mereka juga percaya diri bahwa mereka resmi,” kata Nandang.
Sejumlah juru parkir yang ditemui Nandang mengeluh tak mampu mengejar target setoran bulanan. Namun hal itu tak boleh jadi alasan bagi Pemkot menurunkan target.
Pemerintah seharusnya bisa mengembalikan pendapatan retribusi parkir yang selama ini bocor dengan melakukan berbagai langkah. Salah satunya bisa dengan merangkul para jukir tidak resmi itu.
Setoran Parkir Naik Tiga Kali Lipat, Jukir: Kita kayak ditagih renternir loh!
“Seperti dia berani melakukan pendataan kemiskinan yang versi dia ya, yang menurunkan IPDN. Itu kan bagus. Kenapa dengan parkir tidak berani?” ucapnya.
Track record Cheka dalam menangani data kemiskinan, lanjut Nandang, seharusnya membuat dia bisa melakukan inovasi juga terhadap masalah retribusi parkir.
Baca Juga:Purbaratu Sudah 8 Kali Juara MTQ Tingkat Kota Tasikmalaya, Bakal Lanjut ke Provinsi?Keberatan Setoran Naik, Juru Parkir di Kota Tasikmalaya Mau Naikan Tarif, Tapi Tunggu Hal Ini
Apalagi saat ini dia sudah masuk dalam tahun kedua kepemimpinannya di Kota Tasikmalaya. Harusnya banyak pihak yang bisa dirangkul dan diajak diskusi untuk menyelesaikan permasalahan.
“Saya harap Pemkot, Pj Wali Kota, yang tidak terikat politik manapun mestinya dia harus menegakkan aturan itu. Mumpung dia tidak terafiliasi mendukung terhadap salah satu kelompok masyarakat yang sering menggunakan lahan parkir tersebut,” terangnya.