CIAWI, RADSIK – Dalam rangka percepatan penyelesaian konflik agraria dan penguatan kebijakan reforma agraria, Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Kabupaten Tasikmalaya dibantuk.

Ketua Gema Perhutanan Sosial Kabupaten Tasikmalaya Karom mengatakan, organisasi ini merupakan mitra dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI dengan tujuan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengoptimalkan penggunaan lahan yang selama ini diklaim menjadi kewenangan Perhutani.

“Dengan dibentuknya Gema Perhutanan Sosial Kabupaten Tasikmalaya, dalam rangka memberikan hak kepada warga yang ada di sekitar hutan sesuai dengan UU Agraria. Setiap masyarakat yang ada di sekitar hutan diberikan kesempatan untuk hak guna pakai tanah untuk dioptimalkan,” ujarnya kepada Radar, Kamis (15/9/2022).

Baca selengkapnya, khusus pelanggan Epaper silakan klik, Login

Belum berlangganan Epaper? Silakan klik Daftar!

 

%d blogger menyukai ini: