Perampingan Birokrasi Pemkot Tasikmalaya Dikaji, Cheka Virgowansyah: Ibarat Ngukur Baju, Kebesaran Gak Enak, Kekecilan Juga Kan Sesak

Birokrasi Pemkot Tasikmalaya
Pj Wali Kota Tasikmalaya Cheka Virgowansyah memberikan paparan saat membuka FGD Penataan Kelembagaan di Amaris Hotel, Rabu 14 Juni 2023. (Firgiawan/Radar Tasikmalaya)
0 Komentar

Setelah diputuskan berbagai aspek yang dibutuhkan, perampingan disimulasikan terlebih dahulu agar para pegawai di lingkungan Pemkot Tasikmalaya tidak kaku dalam mengerjakan berbagai urusan.

”Nanti kita coba implementasikan dulu bagaimana staf-staf itu bisa berpindah-pindah urusan kerja tanpa mengurangi indeks kinerjanya,” kata Pj Wali Kota Tasikmalaya.

”Setelah itu menyesuaikan dengan kelembagaan, nantinya birokrasi kita lebih efektif dan efisien juga. Sebab, semakin banyak OPD, semakin besar konsekuensi anggaran yang dibutuhkan,” ungkap Cheka Virgowansyah.

Baca Juga:Soal Pergeseran Pejabat Pemkot Tasikmalaya, Ini Isyarat dari Cheka Virgowansyah, BKPSDM Beri PenjelasanSIP-SIAP! PSSI Kota Tasikmalaya Gulirkan Liga Anak Usia Dini, Klub Akan Diverifikasi, Kelompok Usia Sudah Ditentukan

”Semoga diskusi ini mengerucut ke hasil realistis dan pas untuk memajukan Kota Tasikmalaya,” harap Direktur Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah Kemendagri itu.

Kondisi Birokrasi

Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Tasikmalaya Imin Muhaimin menuturkan saat ini kondisi birokrasi Pemkot Tasikmalaya dan di Indonesia secara umum belum mengalami perubahan mendasar yang besar. Masih banyak persoalan yang belum terselesaikan.

”Angka-angka statistik dan hasil survei serta hasil evaluasi, menunjukan masih rendahnya daya saing di dunia internasional, ditunjukkan dengan rendahnya indeks persepsi korupsi, tingginya tingkat kemiskinan,” jelas Imin Muhaimin .

Imin Muhaimin merinci beberapa hasil penilaian reformasi birokrasi yang dikeluarkan pemerintah pusat untuk Kota Tasikmalaya pada tahun 2022.

Itu mulai dari Kualitas kebijakan yang mendapat 45,90 poin dari bobot 100. Kemudian kinerja organisasi mendapat 5,78 poin dari bobot 10.

Lalu akuntabilitas kinerja dan keuangan mendapat 7,95 dari bobot 10, serta kualitas pelayanan publik 4,18 dari skala 5.

”Kemudian kepatuhan terhadap standar pelayanan publik di angka 63,94 dari skala 100 (zona kuning). Pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN 7,85 dari skala 0-10. Serta beberapa indikator lainnya,” katanya.

0 Komentar