Pemkot Tasikmalaya Akan Geser Pegawai Eselon III Besar-besaran, Are You Ready?

TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Menjelang akhir tahun 2023, Pemerintah Kota Tasikmalaya berencana melakukan rotasi-mutasi besar-besaran pada level pegawai eselon III.

Rencana ini membuat para pegawai harap-harap cemas, sembari menantikan surat undangan dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) yang dipimpin Gungun Pahlagunara.

Sumber Radar menyebutkan bahwa, usulan rotasi-mutasi tersebut telah dilayangkan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk mendapatkan persetujuan atau rekomendasi. Informasi itu pun telah tersiar kepada kalangan wakil rakyat di Indihiang.

Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya Muslim MSi membenarkan adanya informasi tersebut. Ia menjelaskan bahwa BKPSDM melakukan asessment terhadap sejumlah pegawai beberapa waktu lalu.

Baca juga: Kota Tasikmalaya Raih Penghargaan Badan Publik Informatif Lagi, Pj Wali Kota: Hasil Keseriusan PPID

“Kita justru banjir pertanyaan yang dari kalangan ASN sendiri. Ada sudah muncul (informasi) siapa yang digeser, dan ASN yang merasa layak malah tidak diberi ruang promosi atau perpindahan,” papar Muslim kepada Radar, Kamis (30/11/2023).

Menurut dia pergeseran pegawai di level Eselon III ini akan terjadi secara besar-besaran. Sebab, selain banyaknya ASN yang mengikuti assessment, beberapa posisi jabatan pada level tersebut juga banyak yang kosong sejak awal tahun.

“Kita juga secara resmi belum dapat pemberitahuan pergeserannya kapan. Hanya memang sudah ramai di lapangan bahkan ada yang ngadu ke kami, mau ada pergeseran tapi tidak diakomodir,” ucapnya.

Pihaknya pun meminta Pemkot untuk terbuka, terkait rencana pengaturan jajaran di eksekutif.

Baca juga: Kaji Rentetan Bencana, Pj Wali Kota Tasikmalaya Ingatkan Stakeholder untuk Minimalkan Dampak

Sebab, tatkala sudah terjadi banyak keresahan, tidak jarang para pegawai mengadu kepada para wakil rakyat.

Bahkan ketika menjadi polemik, mereka juga tak jarang menyalahkan wakil rakyat dengan dalih minimnya fungsi pengawasan.

“Jadi minimal ada komunikasi lah, kalau sudah ada persoalan kita tidak jarang ikut dicecar pertanyaan publik, yang kadang bahkan dari kalangan ASN sendiri,” tegas Ketua DPC PDIP tersebut.

Sementara itu, Radar mencoba mengklarifikasi informasi yang berkembang tersebut ke para pihak terkait.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *