Tidak lama berselang, korlap aksi meminta untuk kepolisian memberikan jalan kepada massa aksi untuk masuk. Mereka mengancam akan masuk secara paksa jika petugas tetap menghalangi.
Menanggapi hal itu, Kapolres Tasikmalaya Kota AKBP Aszhari Kurniawan pun langsung memerintahkan anggotanya untuk membuka jalan. Personel yang berada di area gerbang pun langsung diinstruksikan untuk mundur.
Selanjutnya massa aksi langsung merangsek ke ruang Rapat Paripurna. Banyaknya massa membuat sebagian harus menunggu di luar gedung.
Baca Juga:Waspadai Motivasi Pemain AremaPartai Amplop
Di dalam ruang rapat paripurna, massa aksi menggemakan nyanyian perjuangan. Selanjutnya mereka memboyong 45 kursi dewan serta mimbar rapat paripurna ke jalan raya.
Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi Sadid Farhan menuturkan bahwa langkah itu tidak dilakukan tanpa arti. Diangkutnya kursi dewan ke jalan dilakukan merupakan simbol dari hilangnya kepercayaan terhadap anggota DPRD. ”Kami mengundang seluruh anggota DPRD Kota Tasikmalaya, dan hanya minoritas yang hadir,” ujarnya.
Selain anggota DPRD, pihaknya juga mengundang Wali Kota Tasikmalaya H Muhammad Yusuf serta pihak Pertamina. Namun tampaknya pihak-pihak terkait itu pun tidak hadir.
Melalui aksi tersebut, lanjut Sadid, pihaknya menuntut pemerintah mencabut kebijakan pemotongan subsidi BBM serta dibukanya data subsidi sebesar 502 triliun yang disampaikan oleh presiden. ”Menuntut pemerintah membuat regulasi mengenai klasifikasi penerima subsidi BBM,” ucapnya.
Selain itu, aksi tersebut juga menuntut adanya kenaikan Upah Minimum Regional (UMR) serta penyelesaian polemik-polemik lainnya. (rga)
[/membersonly]
Belum berlangganan Epaper? Silakan klik Daftar!