Manajerial Parkir Harus Ditata Ulang
Ketua Pengurus Cabang (PC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Banjar Awwal Muzakki menilai pengelolaan dan perencanaan retribusi parkir lemah. Padahal, kata dia, potensi dari parkir untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat menjanjikan.
“Ini tidak lepas dari tata kelola manajerial yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Banjar, yang menganggap remeh pada retribusi parkir. Padahal jika dihitung dari sisi analisis potensi, retribusi parkir ini sangat menjanjikan dengan catatan perencanaan pengelolaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Banjar harus mengedepankan prinsip-prinsip keterbukaan,” kata Awwal Muzakki, Kamis (27/10/2022).
Ia menjelaskan, pengelolaan retribusi parkir dan target capaian yang masih jauh dari perencanaan atas perolehan retribusi parkir menunjukkan perencanaan dan pengelolaan pemerintah daerah masih sangat lemah. Hal ini tidak menunjukkan jiwa profesionalitas dalam kinerja, dibuktikan dengan nominal setor parkir per harinya menurun di banding tahun lalu.
Baca Juga:Komitmen Tetap Jaga Keberagaman PesantrenMembakar Pendopo karena Kesal
“Ini pertanda buruk bahwa diduga ada semacam permainan terselebung oleh beberapa pihak, lantaran jika kita tinjau sebelum masa pemulihan ekonomi dan pergerakan ekonomi ini berputar, nominal setor per harinya Rp 2 juta (tahun 2021), namun fakta hari ini (tahun 2022) sebagaimana yang telah menjadi prioritas masa pemulihan ekonomi justru menunjukkan tren negatif atas setoran dari retribusi parkir menjadi Rp 1,5 juta per harinya. Ini menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat yang harus dijawab. Padahal saya yakin betul bahwa potensi retribusi parkir di Kota Banjar sangat besar jika digali secara serius dan disiplin. Lebih dari yang ditargetkan,” kata dia.
Ia meminta, pemkot bergerak cepat menutup indikasi kebocoran retribusi parkir. Jangan sampai, peningkatan PAD digembar-gemborkan namun upaya penertiban dari menejerial dan teknis pengelolaannya tidak dibenahi.
“Jangan sampai dugaan-dugaan ini semakin memperlihatkan bahwa betul pemerintah daerah bermain secara terselubung dengan indikasi nilai nominal setor retribusi menurun dan capaian dari target tahunan masih jauh,” ucapnya.
Awwal juga mendorong agar kepala daerah segera turun tangan untuk mengevaluasi dan mengawasi terkait PAD parkir. Sebab, kepala daerah memiliki kewajiban sebagai penanggungjawab kebijakan.