TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Sekretaris Umum Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) Kota Tasikmalaya Miftah Farid mengendus adanya nuansa politis dalam rencana rotasi mutasi pegawai Pemkot Tasikmalaya.
Ia meminta penempatan pegawai saat pergeseran nanti betul-betul objektif dan didasarkan para kemampuan yang sesuai bidang.
“Memang sudah dibutuhkan (rotasi-mutasi) melihat realitas hari ini. Namun Pemkot pun jangan sampai disetir atau diintervensi baik di lingkaran eksekutif sendiri, atau pun dari eksternal,” ujarnya kepada Radar, Rabu (7/6/2023).
Baca Juga:Metode Gasing Membuat Matematika Menjadi Lebih Mudah dan MenyenangkanMahasiswa IPDN Tidak Hanya Akan Urus Data, Mereka Juga Diproyeksikan untuk Mengurus Aplikasi Kelom
Ia menilai kekosongan kursi pimpinan di sejumlah instansi harus segera diisi, agar persoalan yang terjadi bisa ditekan, bahkan diselesaikan. Namun juga harus menghindari nuansa politis.
Jangan seperti saat ini, dimana rumor pergeseran pejabat setaraf kepala dinas, banyak terdengar. Akibatnya banyak spekulasi yang muncul di masyarakat tentang hal itu.
“Ada isu si A di-backup ini lah, nanti pindah ke B, ke C, berseliweran. Nah kami khawatir, isu itu benar terjadi. Makanya, Pj wali kota dan jajaran kami minta harus memperhitungkan pergeseran atas dasar kualitas atau kapabilitas. Bukan sekadar like dislike, apalagi pesanan pihak manapun. Sebab, rumornya itu banyak titipan di pergeseran sekarang,” tegas Farid.
Dia sependapat dengan Komisi I DPRD juga stakeholder, dimana Pj wali kota harus mengedepankan objektivitas. Apalagi secara status dia adalah Aparatur Sipil Negara Kemendagri yang tengah ditugaskan, bukan pejabat politik.
“Mengingat, tahun ini tahun politik. Jangan sampai mengesankan ASN ini ilubiung (ikut campur, Red) urusan politik praktis, dan nuansa terbangun dalam pergeseran pejabat,” papar Korda GMNU Kota Tasikmalaya tersebut.
Faried menyebut ada sejumlah instansi yang memang harus menjadi perhatian. Terutama yang kinerjanya menurun. Baik dari segi capaian target program maupun efektivitas pegawai dalam menjalankan tugas. Hasil job fit diharapkan menjadi dasar untuk melakukan perbaikan dalam menempatkan pejabat.
“Jangan sampai justru keluar dari target dan harapan. Maka prinsip right man on the right job harus muncul di pergeseran. Jangan seolah skema kelompok a, kelompok b yang hari ini berkembang, dilegitimasi lewat pelantikan,” analisisnya.(igi)