Untuk tahun ini, lanjut Ahmad, dari total 1059 SD hanya 1054 yang akan mengikuti asesmen nasional. Pasalnya lima SD lainnya baru berdiri, sehingga belum ada kelas V. Karena hanya siswa kelas V yang mengikuti asesmen nasional tersebut.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 858 SD melaksanakan asesmen nasional secara mandiri dan 196 menumpang di sekolah lain. Sedangkan jumlah siswa yang direncanakn mengikuti asesmen nasional sebanyak 25.462, siswa sampling 22.598 dan siswa cadangan 1.077.
“Mudah-mudahan dengan persiapan yang matang ini hasil asesmen nasional Kabupaten Tasikmalaya bisa lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan demikian mutu pendidikan di Kabupaten Tasikmalaya bisa menjadi lebih baik,” harapnya.
Baca Juga:Tiga Pekan Lagi Seleksi PPPK Dibuka, Ini Kuota Kabupaten Tasikmalaya yang Dipersiapkan Oleh BKPSDMPosisi Perangkat Desa Cilangkap Kabupaten Tasikmalaya Diperebutkan, 13 Peserta Ikuti Seleksi Jadi Kaur Perencanaan
Menurut Ahmad, asesmen nasional ini juga tidak hanya menyangkut soal siswa, tenaga kependidikan saja. Melainkan semuanya juga menjadi pendukung hasil asesmen ini bisa masuk standar nasional.
“Sarana prasarana seperti ruang kelas, perpustakaan dan fasilitas penunjang lainnya juga menjadi bahan penilaian pada asesmen tersebut. Termasuk keberadaan tenaga kependidikan di setiap sekolah, karena saat ini SD masih kekurangan guru PNS,” pungkasnya.
Sementara itu, saat ini SD di Kabupaten Tasikmalaya yang totalnya mencapai 1.059 belum seluruhnya menerapkan Kurikulum Merdeka. Sampai saat ini baru 786 sekolah yang menerapkan merdeka belajar, 226 merdeka berubah dan merdeka berbGai 22 sekolah. Sedangkan yang belum menentukan pilihan adalah 25 sekolah.
“Jumlah tersebut setiap tahunnya terus berubah. Misalnya ada yang dari merdeka belajar menjadi merdeka berubah atau merdeka berbagi,” pungkasnya.
Kurikulum merdeka dari 1059 SD yang telah menentukan pilihannya untuk merdeka belajar 786 sekolah, merdeka berubah 226, merdeka berbagi 22 sekolah.
Sedangkan yang belum menentukan pilihan 25 sekolah. Yang belum menentukan karena SDM atau tenaga kependudikan belum menunjang. “Kalau yang seperti itu nanti masih masuk sistem kurikulum merdeka belajar,” pungkasnya.