TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Polemik yang uang transport KPPS untuk pelantikan dan Bimtek yang nominalnya Rp 25 ribu perlu dievalusasi KPU Kota Tasikmalaya. Jika memungkinkan, penambahan harus dilakukan agar menciptakan kondusivitas.
Agung Zulviana dari Komite Indpenden Pemantau Pemilu (KIPP) Tasikmalaya mengatakan bahwa urusan transport tersebut cukup janggal. Pasalnya nominalnya berbeda-beda di setiap daerah. “Dasar penentuannya harus jelas,” ungkapnya kepada Radar, Senin (29/1/2024).
Setelah dia komunikasi dengan pihak KPU, secara administrasi memang tidak bermasalah. Di mana alokasi untuk transport pelantikan dan Bimtek KPPS masing-masing memang Rp 25.000. “Kalau secara administrasi memang tidak ada pemotongan,” ujarnya.
Baca Juga:Rekonstruksi Pengeroyokan Sopir Angkutan di Tasikmalaya, Pukul, Tendang, Bersalaman, Akhirnya MeninggalWalau Bencana Datang, Pemilu 14 Februari 2024 di Tasikmalaya Harus Berjalan
Akan tetapi, faktanya bahwa di daerah lain alokasi transport bisa dimaksimalkan bahkan ada yang sampai di atas Rp 100 ribu. Sehingga menimbulkan kecemburuan sosial dan rasa ketidakadilan. “Sangat wajar jika KPPS mengeluh kalau daerah lain nominalnya besar sedangkan di Kota Tasikmalaya kecil,” tuturnya.
Dikhawatirkan hal ini bisa mengganggu kondusivitas di tingkat KPPS. Termasuk menurunkan semangat kerja mereka dalam penyelenggaraan pemungutan suara. “Demi kondusivitas dan kelancaran pemilu, kalau bisa ya lebih baik ditambah,” tuturnya.
Untuk itu Agung meminta agar KPU Kota Tasikmalaya berkoordinasi dengan KPU Jabar. Diharapkan ada solusi untuk menambah uang transport KPPS meskipun kegiatannya sudah selesai. “Mudah-mudahan masih bisa dievaluasi untuk ditambah,” katanya.
Terpisah Ketua KPU Kota Tasikmalaya mengatakan bahwa alasannya menetapkan angka Rp 25.000 untuk 1 kegiatan di tingkat kelurahan yakni dari sisi rasional. Karena ongkos perjalanan di lingkup kelurahan tidaklah besar. “Kalau undangan di tingkat kota atau kecamatan, nominalnya pasti berbeda,” katanya.
Disinggung soal nominal Rp 25 ribu yang saat ini terlalu kecil, menurutnya hal itu karena hanya dilihat dari uang transport saja. Karena KPPS pun mendapat fasilitas atau akomodasi lainnya. “KPPS juga diberikan nasi kotak dan juga makanan ringan sebagai akomdasi,” terangnya.
Pihaknya pun menegaskan bahwa tidak ada pemotongan uang transport untuk KPPS. Karena nilainya memang dialokasikan Rp 25 ribu untuk satu kegiatan, yakni pelantikan dan Bimtek. “Memang sudah sesuai dengan yang dialokasikan, tidak ada pemotongan,” imbuhnya.